.webp)
Calon presiden (capres) malam ini kembali menjalani debat kandidat sesi terakhir. Tema yang akan dibahas salah satunya sektor pangan dan energi. Kedua sektor ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan hidup suatu bangsa.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono mengatakan, kedaulatan pangan harus menjadi fokus dalam debat nanti malam. Pengertian kedaulatan pangan harus dipahami oleh para capres.
"Kedaulatan pangan adalah tersedianya pangan bagi masyarakat dalam jumlah cukup, waktu yang tepat, harga yang terjangkau, di lokasi yang mudah diakses, dan harus dipenuhi dari dalam negeri," kata Iwantono kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iwantono menyatakan, petani harus bisa hidup layak dari usaha taninya. Jika tidak, maka petani akan pindah ke sektor lain dan produksi pangan dalam negeri tidak akan pernah mencukupi.
Menurutnya, untuk menjamin kesejahteraan petani, ada 2 hal yang harus diwujudkan yaitu penurunan biaya produksi dan harga jual harus layak.
"Kalau biaya produksi turun dan harga produk layak, maka petani akan menikmati margin usaha. Ini akan mewujudkan kesejahteraan petani," tutur Iwantono.
Iwantono menegaskan, harus ada jaminan atas sarana produksi. Subsidi pupuk harus ada dan sampai kepada petani, pestisida harus tersedia, dan penyediaan dukungan modal.
"Kredit pertanian harus ada dan dinikmati oleh petani. Oleh karena itu, usulan pembentukan bank pertanian oleh Pak Jokowi adalah hal yang tepat," kata Iwantono.
Selain menjamin sarana produksi, menurut Iwantono, infrastruktur pertanian juga harus ditingkatkan. Ini mencakup misalnya irigasi, jalan desa, pasar lokal, dan sebagainya. Infrastruktur yang memadai tentunya akan membuat biaya produksi pertanian bisa turun.
Kemudian untuk memastikan harga jual yang layak, hal ini tentu membutuhkan peran pemerintah. "Harga dasar mutlak diterapkan, terutama pada musim panen. Pemerintah harus turun tangan untuk menjamin harga, tidak boleh jatuh lebih rendah dari jumlah tertentu," sebutnya.
Selain itu, Iwantono menyatakan, koperasi juga harus diberi peran untuk menjamin harga di tingkat petani. "Selama ini perannya sangat kurang, sehingga petani menjual ke tengkulak. Ini merugikan semua pihak, baik petani maupun konsumen. Petani tidak memperoleh harga yang layak, sementara konsumen harus membayar harga yang tinggi," paparnya.
Iwantono juga menyinggung impor pangan yang cukup besar. "Terus terang, kita sering menjadi sasaran negara-negara besar. Misalnya Amerika Serikat (AS) dengan produk kedelai," katanya.
Menurut Iwantono, masuknya produk pangan impor membawa persaingan yang tidak sehat. "Di AS misalnya, mereka menerapkan subsidi pertanian yang besar sehingga bisa menjual dengan harga murah. Ketika barang murah karena subsidi itu masuk, berhadapan dengan barang lokal yang subsidinya terbatas. Itu tidak fair, membunuh petani kecil," jelas Iwantono, yang juga pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan hambatan perdagangan untuk melindungi kepentingan nasional. Langkah ini bisa dilakukan tanpa harus melanggar berbagai aturan yang sudah ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
"Di WTO, ada aturan bahwa untuk komoditas yang sensitif masih boleh dilakukan national defense. Komoditas sensitif itu adalah barang yang berdampak terhadap food security, berpotensi meningkatkan kemiskinan, dan menggangu pembangunan," terang Iwantono.
Salah satu komoditas yang tergolong sensitif adalah beras. "Kita bisa saja menerapkan tarif 90% untuk impor beras. Tapi kita tidak kenakan itu," ucapnya.
Iwantono berharap berbagai hal tersebut bisa terkuak dalam debat capres malam ini. "Kita ingin itu keluar dari para capres, sehingga menjadi komitmen politik. Kalau tidak ada jaminan, maka tentu akan berdampak negatif bagi petani. Harus diingat bahwa 45% populasi di Indonesia adalah petani," tutupnya. (hds/rrd)
