Ini Kata Warga 'DPR' Yang Terkena Proyek Kereta Ekspres Bandara

Jakarta - Kementerian Perhubungan selaku pemilik proyek kereta ekspres Bandara Soekarno Hatta-Halim melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahan atau daerahnya terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan masukan terkait mega proyek sepanjang 33,68 km itu.

Masukan yang muncul saat konsultasi publik dengan warga pun beragam. Seperti warga yang menamakan dirinya sebagai Daerah Pinggir Rel alias DPR.

Dadang Suherman, Ketua RW 01, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, meminta pemerintah memperjelas titik yang akan dilalui proyek kereta ekspres. Kejelasan ini penting karena menyangkut sosialisasi ke warga 'DPR'.

"Kita ingin ada sosialisasi walaupun dia warga yang terkena atau nggak," kata Dadang kepada detikFinance di sela acara konsultasi publik proyek kereta bandara di Jakarta seperti dikutip Senin (7/7/2014).

Namun, Dadang menyambut baik konsultasi publik yang dilakukan sejak awal ini. Ia sebelumnya jarang menemukan proyek yang sejak awal telah dilakukan pembicaraan dengan tokoh masyarakat. Dadang pun mendukung pembangunan proyek kereta ekspres ini.

"Saya mendukung, paling nggak cucu bisa lihat. Memang itu jalur padat sih," ujarnya.

Sementara Sukiono, Ketua RW 07, Kelurahan Cideng, menyebutkan setidaknya ada 3 RT di wilayahnya yang terkena dampak pembebasan lahan proyek kereta ekspres. Meski terkena dampak pembebasan lahan, warganya siap mendukung asalkan ada proses yang sesuai dengan kesepakatan.

"Saya setuju. Paling tidak kita harus dimanusiakan. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung," tegasnya.

Proyek kereta ekspres bandara sendiri ditawarkan dengan skema kerja sama pemerintah swasta (Public-Private Partnership/PPP). Proyek ini memiliki 6 stasiun yakni Halim-Manggarai-Dukuh Atas-Tanah Abang-Pluit-Bandara Soetta.

Jalur kereta bandara yang membentang sepanjang 33,68 km tersebut akan dibangun melayang (elevated) dan bawah tanah (underground). Total lahan yang diperlukan untuk mendukung proyek ini seluas 20 hektar.

Sebelum proyek ini mulai dibangun pada 2015, pemerintah yang dibantu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melakukan konsultasi publik. Konsultasi ini dilakukan dengan cara penyebaran angket, focus group discussion, konsultasi tatap muka, hingga on-site survey. Pemerintah melakukan penjelasan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penumpang pesawat, hingga masyarakat yang terdampak.

(feb/hds)