KPPU Harus Intervensi Pertamina

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan intervensi terhadap PT Pertamina berkaitan dengan kenaikan harga elpiji (baca liquid petroleum gas (LPG)). Pasalnya Pertamina telah menguasai lebih dari 90 persen pasar elpiji. "Selama ini pemerintah dan menteri teknis terkait tidak bisa apa-apa. KPPU pun diam saja. Dan Pertamina sepertinya melenggang saja dalam menaikan harga," kata Ketua YLKI Indah Sukmaningsih di acara Diskusi Terbuka bertajuk Bahan Bakar Gas Sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak yang digelar Radio 68H di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (27/12/2004). Tidak hanya itu, kata Indah, seringkali konsumen dirugikan oleh jumlah isi tabung elpiji yang sering berkurang. "Tak jarang pengguna elpiji hanya mendapatkan tabung dengan isi 10 kilogram dari 12 kilogram yang seharusnya. Konsumen mau apa, mereka tidak bisa komplain, karena kalau gas sudah diantar ke rumah mau tak mau dipakai," ujarnya. Menurut Indah, sudah saatnya pemerintah harus membuat komitmen dan kebijakan yang mendukung penggunaan gas bumi atau liquid natural gas (LNG)untuk mengganti bahan baker minyak (BBM) dan elpiji. Hal itu dilakukan mengingat harga gas yang lebih murah daripada harga BBM dan elpiji."Terlebih lagi persediaan minyak di Indonesia dan dunia yang sudah mulai menipis," katanya.Dia juga mengusulkan, agar sisa beban subsidi yang semula diberikan pada kenaikan BBM dan elpiji digunakan untuk investasi pembuatan instalasi pipa gas bumi. "Tujuannya agar semua masyarakat dapat menikmati harga gas yang murah," sarannya.Sementara itu, Senior Eksekutif Manajer Distrik Jakarta Perusahaan Gas Negara, Subanendro menyatakan, harga gas bumi jauh lebih murah ketimbang harga elpiji. "Bayangkan harga elpiji saat ini Rp 4250 per kilogram, sementara harga gas bumi Rp 1400 per meter kubik. Ini merupakan penghematan yang luar biasa," ungkapnya.Namun Subanendro mengakui, nilai investasi untuk gas bumi memang sangat mahal dan dia menyambut baik ide YLKI yang menganjurkan agar subsidi BBM dan elpiji yang telah dicabut disalurkan untuk pembangunan instalasi pipa gas. "Saat ini memang sektor industri lebih banyak yang menggunakan gas daripada rumah tangga. Rumah tangga hanya 5 persennya saja menggunakan gas," tambahnya.Saat ini hanya beberapa tempat di wilayah Jakarta yang mendapatkan fasilitas gas untuk rumah tangga. "Jumlahnya hanya sekitar 15 ribu saja. Itu pun di beberapa lokasi saja, seperti perumahan. Namun akan bertambah jika proyek pipanisasi PGN sari Sumatera ke Jawa Barat akan selesai," katanya. (dni/)