"Presiden selanjutnya harus punya perhatian pada pembangunan infrastruktur salah satunya disektor kelistrikan, kita butuh akselerasi dalam mendorong penambahan kapasitas listrik lebih banyak lagi," kata Nur Pamudji ditemui detikFinance di TPS 27, Cinere, Depok, Rabu (9/7/2014).
"Apalagi kedua calon presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% itu kebutuhan listrik mencapai 10% atau 5.000 megawatt (MW) per tahun, itu besar sekali," tambah Nur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Caranya tidak bisa seperti saat ini, tidak bisa copy paste cara yang sekarang, harus cara yang berbeda," ujarnya.
Salah satu yang paling menghambat penambahan pembangkit dan jaringan listrik terutama pada perizinan dan pembebasan lahan.
"Perizinan di kelistrikan tidak sebanyak di sektor minyak dan gas bumi, tapi jumlahnya cukup banyak mencapai puluhan. Satu perizinan minimal memakan waktu lumayan lama yakni 504 hari, setahun lebih," ungkapnya.
Ia mencontohkan, seperti izin pendirian menara listrik di kawasan hutan, hal tersebut disamakan dengan sektor pertambangan. Sehingga prosesnya lama sekali. Padahal hanya menumpang mendirikan menara saja, bukan untuk mengeksploitasi hutan seperti pertambangan mineral atau batu bara.
"Bagaimana caranya presiden baru bisa memperpendek waktu, sehingga pembangkit dan jaringan listrik cepat terbangun, ekonomi daerah yang mendapatkan listrik bisa segera terbang (tumbuh)," tutupnya.
(rrd/hen)











































