Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan dahulu bisnis mal sangat menarik, sehingga perbankan sangat tertarik membiayai pinjaman. Namun kini menurutnya justru sebaliknya, perbankan tak lagi mudah mengucurkan kredit ke sektor ini.
"Pendapatan mal sekarang sudah nggak feasible (layak), DKI ada kebijakan moratorium (penghentian izin sementara). Mal sekarang tak menguntungkan, biaya-biaya naik semua. Bank saja sudah nggak mau berikan pembiayaan," katanya kepada detikFinance, Kamis (10/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tarif listrik paling mahal itu kita (mal), lebih mahal dari industri. Kita menanggung harga paling mahal, terakhir naik sampai 13%," katanya.
Selama ini pelaku mal termasuk dalam pelanggan PLN, Golongan B3 dengan tarif keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM) dengan biaya sebesar sekitar Rp 1.314 per Kwh.
Para pengelola mal telah mengalami kenaikan 4 kali sejak 2013 atau 5 kali hingga 2014. Jumlah kenaikan sejak Januari sampai Oktober 2012 itu 27,5%.
"Padahal mal itu gak semuanya mewah, ada 76 mal di Jakarta. Ada 75 anggota kita. Sebanyak 7%-8% yang mewah. misalnya Grand Indonesia, nggak sampai 10% yang mewah. Tapi mal-mal seperti Cinere mal, Ciledug itu nggak mewah jumlahnya banyak," katanya.
Menurutnya kini para pengelola mal lebih fokus membangun mal dengan pusat hunian seperti apartemen dan perkantoran atau superblok. Sedangkan membangun mal tunggal kini sudah tak feasible.
"Tapi kalau kita ada superblok itu lumayan," katanya.
(hen/hds)











































