Para Analis Ini Ingin Presiden Baru Benahi Birokrasi

Jakarta - Kemarin, rakyat Indonesia telah menjalankan pemilihan presiden (pilpres). Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Indonesia akan memiliki pemimpin baru, entah itu pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, atau pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Budi Frensidy, Anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), salah satu hal utama yang harus dibenahi oleh Prabowo atau Jokowi adalah birokrasi. Menurut dia, birokrasi di Indonesia masih belum ramah terhadap investor.

"Birokrasi itu hambatan pembangunan nomor satu di Indonesia. Itu yang harus pertama kali dituntaskan oleh pemerintah terpilih," tegas Budi dalam diskusi bertajuk 'IHSG Pasca Pilpres 2014' di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Budi menyebut, dampak yang ditimbulkan dari berbelitnya birokrasi di Indonesia bisa lebih buruk dari inflasi bahkan korupsi. "Korupsi dan inflasi bahkan tidak lebih berpengaruh dibandingkan dengan birokrasi yang berbelit. Kalau korupsi atau inflasi mungkin masih bisa dihitung angkanya. Tapi kalau birokrasi, biaya tak terduganya banyak," katanya.

Salah satu contoh proses birokrasi yang menghambat birokrasi, menurut Budi, bisa terlihat dalam rencana investasi Foxconn, produsen elektronika asal Taiwan. "Padahal Foxconn itu sudah mau mau masuk ke Indonesia. Tapi karena birokrasinya rumit jadi gagal terus. Yang harus izin ini, izin sana, dan lain-lain," ucapnya.

Analis AAEI lainnya, David Nathanael Sutyanto, juga mengutarakan hal senada. "Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Caranya, birokrasi harus dipangkas," tegasnya.

Selain pembenahan birokrasi, David menyatakan pemerintahan mendatang juga harus membangun lebih banyak infrastruktur. "Belanja negara harus ditingkatkan untuk belanja infrastruktur. Hambatan pertumbuhan kita ada di infrastruktur," tutur dia.

Kemudian, David juga menyarankan Prabowo atau Jokowi nantinya meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. "Pemerintah juga harus menetapkan aturan untuk meningkatkan pertahanan terhadap barang impor. Saat ini kita sudah mulai kebanjiran karena barrier (pertahanan) kita tidak kuat. Ini juga yang harus diperhatikan supaya nanti waktu pasar terbuka kita tidak makin tergilas dengan barang impor," paparnya.

(hds/hds)