Ia mengungkapkan selama 2 tahun terjun ke bisnis peternakan sapi sekala besar dan modern di Indonesia, perseroan mengalami kendala untuk memperoleh sapi anakan (pedet) dan sapi bakalan (untuk digemukkan).
"Dari 2012 sampai sekarang sulit cari sumber sapi. Sapi yang siap potong sulit ditemui karena stok terbatas padahal sampai saat ini impor kita belum dapat," kata Ismed kepada detikFinance di Kantor Pusat RNI, akhir pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Pokoknya pendatang baru nggak bisa (dapat izin impor)," katanya.
Jika mengembangkan bibit sapi di Tanah Air, Ismed menuturkan antara biaya produksi hingga hasil yang dihasilkan tidak sebanding.
“Kita pedet susah, kalau dikembangkan di RI mahal dan nggak masuk secara bisnis. Yang paling untungkan adalah impor pedet dari negara lain yang tingkat efisiensi tinggi,” ujarnya.
Kendala lain yang dihadapi adalah saat membangun Rumah Potong Hewan (RPH) baru skala modern. Pemerintah daerah justru menahan izin RPH baru.
Selain itu, infrastruktur peternakan sapi di Indonesia khususnya daerah Indonesia bagian timur masih minim. Meskipun di Indonesia timur seperti daerah Nusa Tenggara memiliki padang savana yang luas dan cocok untuk pengembalaan, tetapi hal tersebut tetap belum ideal.
"Kita memang punya savana luas di NTT tapi disitu nggak ada bibit yang cukupi sekala besar. Di sana nggak ada infrastruktur yang menopang. Ongkos bawa sapi dari NTT lebih mahal daripada ongkos bawa sapi dari Darwin," katanya.
Ismed menuturkan pihaknya saat ini memiliki persediaan sapi siap potong hingga 3.000 ekor. Jumlah tersebut dinilai belum ideal atau layak secara bisnis. RNI membutuhkan lebih banyak pasokan sapi bakalan untuk digemukkan sehingga bisa memasok daging sapi bersih dengan harga stabil secara berkelanjutan.
“RNI butuh stok sapi minimal itu 5.000 ekor per bulan di kandang. Sekarang kita ada 3.000 ekor. Itu stok kritis. Per hari, kita potong 10-25 ekor. Itu nggak masuk skala bisnis,” jelasnya.
Perseroan memang pernah melakukan studi kelayakan untuk akuisisi peternakan sapi di Australia. Hal ini karena melihat sulitnya mengembangkan peternakan sapi di Tanah Air.
Namun rencana ekspansi tertunda karena kurs rupiah yang melemah. RNI juga menyoroti komitmen pemerintah jika BUMN jadi melakukan investasi di luar negeri. Izin memasukkan sapi ke Indonesia harus diberikan guna memberi kepastian investasi.
“Kita sudah investasi di sana terus sapi nggak boleh masuk kan konyol,” jelasnya.
(feb/hen)











































