Aduan Keluhan Masyarakat Soal Pelayanan Publik Melonjak 45% Selama 2014

Jakarta - Lembaga Ombudsman mendapatkan 5.800 aduan masyarakat terkait keluhan pelayanan publik selama 6 bulan pertama 2014. Angkah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah aduan sepanjang tahun lalu yang hanya 4.000 aduan atau naik 45%.

"Paling banyak di daerah. Ini PR (Pekerjaan Rumah) kabinet mendatang," kata Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardhana di acara Pencanangan Hari Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan, di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Ombudsman menilai pelayanan publik Indonesia masih jauh dari harapan. Jika tak dibenahi, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia sulit tercapai.

Ia mengatakan, pelayanan publik yang buruk berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, pelayanan publik yang buruk juga menurunkan daya saing Indonesia.

Ombudsman merupakan lembaga yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

"Kita perlu mengingat ketertinggalan pelayanan publik, ketertinggalan ini menghambat pembangunan kesejahteraan rakyat, menurunkan daya saing," kata Danang.

Danang menyebutkan, persoalan yang kerap banyak terjadi adalah pelayanan publik di daerah. Daerah harus mendapatkan pembenahan dan ekstra perbaikan dalam hal ini. Jika tidak, cita-cita Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia sulit tercapai.

"Semakin tidak concern ke daerah, semakin kita ketinggalan. Daerah itu ada di middle low. Kalau tidak ada pembenahan, kita akan ketinggalan, 7 besar (ekonomi dunia) itu tidak akan tercapai," tambahnya.

(zul/hen)