.webp)
Menurut perhitungan KPU berdasarkan data DB1 yang sudah mencapai 72,03%, Jokowi-JK unggul dengan persentase suara 52,46%. Sementara Prabowo-Hatta memperoleh 47,54% suara.
Sutrisno Iwantono, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), memberikan apresiasi. "Memang ini belum 100%, tetapi mudah-mudahan hasilnya tetap sama. Kepada yang menang jangan pongah, dan yang kalah harus legowo. Jangan sampai menimbulkan perpecahan," katanya kepada detikFinance, Senin (21/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tantangan pertama, lanjut Iwantono, adalah perubahan iklim. Ini merupakan fenomena global yang dirasakan di seluruh dunia, yang telah mengubah ekosistem, teknologi, dan kelembagaan.
Akibat perubahan iklim, siklus pertanian menjadi sulit diperkirakan. "Cuacanya ekstrem. Kalau panas, ya panas sekali. Tapi kalau hujan, ya hujan terus," ujar Iwantono.
Perubahan ini, tambah Iwantono, menyebabkan penyakit yang diderita tanaman pangan lebih beragam. "Potensi gagal panen juga bisa lebih banyak. Jadi harus ada action plan berupa peringatan dini kepada para petani terhadap climate change ini," tuturnya.
Tantangan kedua adalah ekonomi global. Iwantono menggarisbawahi bahwa saat ini harga komoditas pangan global berfluktuasi secara dramatis. Hal ini tentu mempengaruhi perekonomian Indonesia.
"Ekonomi kita tergantung pada pasar global, baik itu ekspor maupun impor. Jadi harus ada langkah untuk beradaptasi terhadap perubahan harga yang dramatis," katanya.
Tantangan ketiga adalah pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang masih terus terjadi. Iwantono menilai, tantangan ini bisa diatasi dengan penciptaan nilai tambah di sektor pertanian sehingga seseorang bisa hidup layak dari sektor ini.
"Semakin bagus keuntungannya, maka semakin banyak yang tertarik menjadi petani. Dampaknya adalah pasokan pangan memadai untuk kebutuhan penduduk yang terus bertambah, dan tidak perlu urbanisasi untuk mencari nafkah," papar Iwantono.
Tantangan keempat adalah pembenahan infrastruktur pertanian. Iwantono mencontohkan sejumlah infrastruktur yang perlu dikembangkan adalah irigasi/bendungan, jalan desa, dan pasar tradisional.
Tantangan kelima adalah pengadaan sarana produksi seperti pupuk, benih, dan sebagainya. "Kami pernah mengusulkan agar koperasi dilibatkan. Jadi koperasi bisa diberi tanggung jawab untuk menyalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga," ucap Iwantono.
Tantangan keenam adalah permodalan. Jokowi-JK menjanjikan akan membentuk bank petani dan nelayan untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
Namun Iwantono beranggapan, membentuk bank petani tidak mudah. "Ada kebutuhan untuk membuka kantor cabang, harmonisasi regulasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sambil membangun bank pertanian ada baiknya memberi penugasan kepada bank yang sudah ada untuk memberi dukungan kepada petani dan nelayan. Bank ini harus punya cabang sampai di daerah-daerah pelosok," jelasnya.
Tantangan ketujuh, demikian Iwantono, adalah pemberantasan mafia produk-produk pertanian. Untuk itu, pelaku usaha di bidang ini harus ditambah agar tidak tercipta pasar yang oligopolistik.
"Agar pelakunya banyak, perizinan harus transparan, mudah, dan sederhana. Pak Jokowi selalu mengatakan potong perizinan," sebut Iwantono, yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Tantangan kedelapan adalah penciptaan lahan pertanian. Iwantono menyebut setiap tahun sekitar 60 ribu hektar lahan pertanian telah beralih fungsi. Oleh karena itu, harus ada upaya penciptaan lahan pertanian baru untuk mencapai swasembada pangan.
"Jokowi-JK masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk menyusun action plan. Sebaiknya action plan ini dibicarakan sejak awal, sehingga Oktober nanti ketika sudah di pemerintahan bisa langsung lari," terang Iwantono.
(hds/ang)
