JK: Kita Menghadapi Situasi Sulit

Jakarta - Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dibilang sudah cukup sulit, terutama terlihat dari struktur anggaran pemerintah yang habis untuk subsidi dan gaji pegawai.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, saat ini defisit anggaran pemerintah makin tinggi. Utang pemerintah juga bertambah, ekspor menurun, sementara laju pertumbuhan penduduk meningkat.

"Bagaimana mengembalikan situasi ini? Dalam kondisi negara seperti ini, ekonomi ditentukan 3 hal, mengelola anggaran dan kebijakan, serta semangat kewirausahaan," ujar pasangan Capres Joko Widodo ini di rumah pengusaha Erwin Aksa di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta, Senin (21/7/2014). Hadir dalam pertemuan tersebut, anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Kadin.

Pada kesempatan itu JK mengatakan, banyak orang yang bertanya kepadanya soal prioritas ekonomi dalam setahun pertama. JK menjawab, pertama dia akan mempelajari kondisi ekonomi yang ada, lalu menjalankan organisasi dan memperbaiki anggaran. "Itu harus dilakukan 1-2 bulan. Kekuatan pemerintah hanya 2, kebijakan dan anggaran," jelas JK.

Mantan Wakil Presiden ini mengkritik kebijakan anggaran pemerintah dalam 5 tahun terakhir ini. Anggaran banyak habis untuk subsidi BBM, gaji pegawai, dan membayar utang. Sementara untuk pembangunan sangat kecil, hanya sekitar 10% dari total anggaran. Soal subsidi BBM, JK menyatakan, subsidi ratusan triliun rupiah harusnya bisa diarahkan untuk program produktif.

"Kebijakan makin lambat, semua orang takut mengambil keputusan. Akibatnya semua menteri makin bertumpuk suratnya, makin takut ambil keputusan, mana yang prioritas tidak tahu lagi karena kekhawatiran," kata JK.

Kondisi ini terjadi, ujar JK, karena alur tanggung jawab dalam pemerintahan adalah ke bawah. Harusnya tanggung jawab ada di pucuk teratas, agar bawahan bisa cepat mengambil keputusan.

Pada kesempatan itu, JK juga menyinggung soal kondisi kelistrikan di Indonesia, Menurutnya, dalam 3 tahun, Indonesia harus membangun pembangkit baru berkapasitas 10.000 megawatt (MW). Bila tidak dibangun, menurut JK, setengah Indonesia akan mengalami kekurangan listrik di 2015-2016.

"Kita menghadapi situasi sulit, tapi bukan berarti sulit diatasi, mudah kalau semua bergerak," cetus JK.

(dnl/hen)