.webp)
Sutrisno Iwantono, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), memberikan apresiasi atas terpilihnya Jokowi-JK untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.
"HKTI menyampaikan selamat kepada pasangan Jokowi JK menjadi presiden terpilih 2014-2019 sesuai dengan keputusan KPU. Semoga Tuhan meridhoi proses demokrasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," tuturnya kepada detikFinance, Rabu (23/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan sehubungan dengan kondisi petani dan pertanian kita masih terbelakang. Menjelang lebaran, masyarakat masih dihantui oleh harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi, sementara kenaikan harga harga tidak otomatis dinikmati petani," papar Iwantono.
Kedaulatan pangan, tambah Iwantono, juga menjadi tantangan yang belum terjawab. Kedaulatan pangan di sini adalah pemenuhan kebutuhan dari produksi dalam negeri. Berbeda dengan ketahanan pangan, di mana pemenuhan bisa melalui impor.
"Masalah pengangguran, kemiskinan, rendahnya produktivitas pertanian, dan lain-lain masih menunggu. Oleh karena itu, euforia demokrasi seyogyanya jangan berkepanjangan," kata Iwantono.
Menurut Iwantono, setumpuk tantangan sudah menanti untuk segera diselesaikan. "Tantangan di sektor pertanian tidak ringan. Dibutuhkan action plan yang bisa diaplikasikan di lapangan," tegasnya.
Tantangan pertama, lanjut Iwantono, adalah perubahan iklim. Ini merupakan fenomena global yang dirasakan di seluruh dunia, yang telah mengubah ekosistem, teknologi, dan kelembagaan.
Perubahan ini, tambah Iwantono, menyebabkan penyakit yang diderita tanaman pangan lebih beragam. "Potensi gagal panen juga bisa lebih banyak. Jadi harus ada action plan berupa peringatan dini kepada para petani terhadap climate change ini," tuturnya.
Tantangan kedua adalah ekonomi global. Iwantono menggarisbawahi bahwa saat ini harga komoditas pangan global berfluktuasi secara dramatis. Hal ini tentu mempengaruhi perekonomian Indonesia.
"Ekonomi kita tergantung pada pasar global, baik itu ekspor maupun impor. Jadi harus ada langkah untuk beradaptasi terhadap perubahan harga yang dramatis," katanya.
Tantangan ketiga adalah pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang masih terus terjadi. Iwantono menilai, tantangan ini bisa diatasi dengan penciptaan nilai tambah di sektor pertanian sehingga seseorang bisa hidup layak dari sektor ini.
"Semakin bagus keuntungannya, maka semakin banyak yang tertarik menjadi petani. Dampaknya adalah pasokan pangan memadai untuk kebutuhan penduduk yang terus bertambah, dan tidak perlu urbanisasi ke kota untuk mencari nafkah," papar Iwantono.
Tantangan keempat adalah pembenahan infrastruktur pertanian. Iwantono mencontohkan sejumlah infrastruktur yang perlu dikembangkan adalah irigasi/bendungan, jalan desa, dan pasar tradisional.
Tantangan kelima adalah pengadaan sarana produksi seperti pupuk, benih, dan sebagainya. "Kami pernah mengusulkan agar koperasi dilibatkan. Jadi koperasi bisa diberi tanggung jawab untuk menyalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga," ucap Iwantono.
Tantangan keenam adalah permodalan. Jokowi-JK menjanjikan akan membentuk bank petani dan nelayan untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
Namun Iwantono beranggapan, membentuk bank petani tidak mudah. "Ada kebutuhan untuk membuka kantor cabang, harmonisasi regulasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sambil membangun bank pertanian ada baiknya memberi penugasan kepada bank yang sudah ada untuk memberi dukungan kepada petani dan nelayan. Bank ini harus punya cabang sampai di daerah-daerah pelosok," jelasnya.
Tantangan ketujuh, demikian Iwantono, adalah pemberantasan mafia produk-produk pertanian. Untuk itu, pelaku usaha di bidang ini harus ditambah agar tidak tercipta pasar yang oligopolistik.
"Agar pelakunya banyak, perizinan harus transparan, mudah, dan sederhana. Pak Jokowi selalu mengatakan potong perizinan," sebut Iwantono.
Tantangan kedelapan adalah penciptaan lahan pertanian. Iwantono menyebut setiap tahun sekitar 60 ribu hektar lahan pertanian telah beralih fungsi. Oleh karena itu, harus ada upaya penciptaan lahan pertanian baru untuk mencapai swasembada pangan.
"Jokowi-JK masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk menyusun action plan. Sebaiknya action plan ini dibicarakan sejak awal, sehingga Oktober nanti ketika sudah di pemerintahan bisa langsung lari," terang Iwantono.
(hds/hds)
