Walau belum bisa bertemu, Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, menyebutkan bahwa pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK sudah menumpuk. Pertama adalah seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
"APBN 2015 adalah masa transisi. Pemerintahan sekarang yang menyiapkan, tetapi yang akan melaksanakan pemerintahan yang akan datang. Tentu akan baik kalau seandainya nanti dalam masa transisi ini ada understanding," papar CT, sapaan Chairul Tanjung, kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin jadi negara maju, untuk itu harus jadi negara industri. Tentu butuh listrik. Ini harus berbicara tentang pembangunan jangka panjang dan berkesinambungan. Jadi reform yang dilakukan sekarang harus dimengerti pemerintahan mendatang, karena kalau nggak apa yang tidak dilakukan sekarang 3 tahun lagi akan jadi masalah," terang CT.
Ketiga, menurut CT, adalah reformasi kebijakan subsidi. "Itu selalu menjadi masalah. Sekarang subsidi kepada barang, tentu harus transform ke orang," katanya.
Jika Jokowi-JK ingin mengadakan pertemuan dengan pemerintah, CT menyatakan harus seizin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau mereka meminta pertemuan, tentu saya harus minta izin Pak SBY lakukan konsultasi. Kalau sudah resmi, memungkinkan bertemu. Pak SBY kan ingin ada kesinambungan," tuturnya.
(hds/ang)










































