Pasalnya proyek kereta berkonsep kerja sama pemerintah swasta (Public-Private Partnership/PPP) ini membutuhkan dana sangat besar.
"VGF di angka 49%, itu kan sangat besar. Pak Dirjen minta kita berkoordinasi Kemenkeu karena kebijakan fiskal dari penjaminan infrastruktur," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan usai acara penutupan pos koordinasi angkutan lebaran di kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita besok bicaraan, kumpulkan beberapa stakeholder. Kita konsolidasi dulu karena terkait penjaminan cukup besar," ucapnya.
Kemenhub mengajukan VGF sebesar 49% dari nilai proyek. VGF diperlukan agar proyek lebih menarik bagi investor. Nilai proyek mencapai angka sekitar Rp 20 triliun. Kereta ekpress ini membentang sepanjang 33,68 km baik rute layang (elevated) maupun bawah tanah (underground).
"Itu kan baru perhitungan supaya bankable. Kalau kita ajukan 49%, angka itu besar," katanya.
(feb/hds)











































