.webp)
Joko Widodo, presiden terpilih yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), punya target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7%. Menurut Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, target tersebut masih cukup realistis.
"Dalam pandangan kami sebenarnya bisa antara 6-8%. Jadi kalau targetnya 7% masih realistis, masih bisa dicapai," kata Armida usai menyampaikan pidato pembuka pada acara Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenas) Iptek 2014 di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Namun, lanjut Armida, tidak mudah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7%. Dibutuhkan perbaikan yang mendasar, pertama adalah pembangunan infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, tambah Armida, adalah pengembangan sumber daya manusia. Indonesia memang memiliki bonus demografi, di mana hingga 30 tahun ke depan lebih banyak penduduk berusia produktif dibandingkan yang berusia sudah tidak produktif.
"Tapi bonus demografi ini harus di-maintenance dengan baik. Jangan sampai justru menjadi beban pembanguan karena masyarakat usia produktifnya malah tidak produktif," tegas Armida.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuncinya adalah pendidikan. "Indikator kualitas pendidikan kita menurun. Ini yang jadi yang harus jadi perhatian pemerintah ke depan," ucap Armida.
Menurutnya, saat ini akses masyarakat terhadap layanan pendidikan sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan ketidakmerataan.
"Pendidikan ini harus menjadi perhatian ke depan dengan meningkatkan kualitas dan isu pemerataan. Akses pendidikan di daerah jangan jomplang," tutupnya.
Sebelumnya, dalam debat calon presiden beberapa waktu lalu, Jokowi menyebutkan target mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7%. Dia pun mengungkapkan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut.
Pertama, iklim investasi dan regulasi berinvestasi seperti birokrasi yang bertele-tele harus dipangkas.
"Perizinan yang terlalu lama harus kita pangkas secepat-cepatnya agar investasi yang hadir betul-betul dia merasa dilayani. SIUP bisa online, IMB online," kata Jokowi kala itu.
Kedua, industri rumahan, atau industri yang masih tergolong industri kecil dan menegah, atau pun usaha kecil dan menengah harus mendapatkan insentif dan dukungan pemerintah.
"Industri yang ekspor dibuka seluas-luasnya, insentif sebesar-besarnya. Industri kecil yang rumahan, industri yang daerah yang kualitasnya sudah internasional mereka bisa kompetitif di dunia," jelas Jokowi.
Ketiga, fungsi duta besar Indonesia di seluruh dunia pun bisa didorong sebagai pelaku pemasaran produk-produk Indonesia.
"Cara seperti itu yang dibutuhkan negara ini. Saya pelaku 28 tahun menjadi pengusaha, ini bisa dilakukan asal negara hadir," kata Jokowi.
(hds/hds)
