Anggaran Pemda Naik Terus, Masyarakat Dapat Apa?

Jakarta - Anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah layak menjadi perhatian penting. Karena pada setiap tahunnya, kecenderungan anggaran habis untuk membayar gaji dan operasional pegawai. Sementara untuk dirasakan langsung ke masyarakat sangat sedikit.

Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlihat peningkatan belanja pegawai yang cukup signifikan dalam enam tahun terakhir.

Tahun 2009 sebesar Rp 180,4 triliun, 2010 sebesar Rp 198,5 triliun, 2011 sebesar Rp 229,1 triliun, 2012 sebesar Rp 261,1 triliun, 2013 sebesar Rp 296,5 triliun dan 2014 sebesar Rp 326,7 triliun.

"Dari sisi proporsi di atas 40% belanja pegawai untuk provinsi di kisaran 20% dan kabupaten kota di kisaran 50%," kata Wamenkeu Bambang Brodjonegoro di Hotel Peninsula, Manado, Selasa (12/8/2014)

Sementara untuk belanja yang langsung dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur dan pelayanan publik sangat kecil. Ini dapat diukur dari belanja modal dan barang yang secara nominal hanya setengah dari belanja pegawai.

Bambang menyebutkan untuk belanja barang dan modal memang ada peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Akan tetapi proporsi peningkatannya itu relatif kecil.

Untuk belanja modal tahun 2012 sebesar Rp 137,4 triliun, 2013 sebesar Rp 175,6 triliun dan 2014 sebesar Rp 212,6 triliun. Kenaikannya cenderung bergerak sekitar 3-5%.

Belanja barang yang di dalamnya termasuk jasa tercatat di tahun 2012 sebesar Rp 122,2 triliun, 2013 sebesar Rp 148 triliun dan 2014 sebesar Rp 181,9 triliun. Kisaran kenaikannya adalah 5%.

"Jadi program untuk masyarakat melalui belanja modal dan barang itu bagaimana bisa terwujud, kalau anggarannya malah untuk pegawai," jelasnya.

(mkl/ang)