Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, secara total porsi belanja pegawai di tingkat provinsi ada di kisaran 20%. Sementara di tingkat kabupaten/kota sudah mencapai kisaran 50%.
"Anggaran yang dikeluarkan sudah besar. Pegawai sudah banyak tapi kualitas layanan publik belum memuaskan," tegas Bambang di Hotel Peninsula, Manado, Selasa (12/8/2014).
Tidak efektifnya belanja pegawai juga terindikasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data terakhir menyebutkan hanya ada 13 provinsi yang berhasil menlampaui batas rata-rata IPM nasional.
"Banyak daerah yang berada di bawah rata-rata nasional. Terutama wilayah timur Indonesia," imbuhnya.
Artinya, menurut Bambang, anggaran yang dikeluarkan menjadi tidak produktif. Padahal seharusnya setiap belanja yang dikeluarkan untuk pegawai harus dapat dibuktikan dengan pelayanan optimal.
"Intinya dari pengeluaran pegawai yang begitu besar itu sudah menjadi masalah," ujarnya.
Selain itu, dari sisi kualitas pegawai juga harus dipertanyakan. Kenaikan anggaran juga dikarenakan oleh bertambahnya jumlah pegawai bukan kualitasnya.
"Kalau pelayanan publik belum memuaskan, artinya kualitas pegawai juga belum terbukti," tutur Bambang.
(mkl/hds)
