Defisit Transaksi Berjalan Bengkak, Ini Penjelasan CT dan Chatib Basri

Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan (current account deficit) pada kuartal II-2014 sebesar US$ 9,1 miliar. Besaran tersebut adalah 4,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Terjadi kenaikan dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 4,2 milar atau 2,05% PDB. Namun turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu US$ 10,1 miliar atau 4,47% PDB.

Menurut Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, salah satu penyebab pelebaran defisit transaksi berjalan adalah sejumlah perusahaan tambang mineral yang belum bisa melakukan ekspor. Selain itu, impor minyak dan gas yang tinggi juga menyebabkan lonjakan defisit transaksi berjalan.

"Ekspor kita terganggu karena produk-produk mineral. Di sisi migas, kita lihat ada konsumsi yang lebih besar daripada produksi sehingga kita impor," kata CT, sapaan Chairul Tanjung, di Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Untuk masalah ekspor tambang mineral, lanjut CT, diperkirakan ada perbaikan selepas kuartal II karena ekspor sudah mulai berjalan. "Dengan selesainya masalah Freeport dan masalah-masalah mineral lain, maka ekspor kita akan meningkat. Diperkirakan US$ 5-6 miliar akan masuk," paparnya.

Sementara untuk masalah impor migas, tambah CT, butuh kebijakan yang lebih strategis seperti pembenahan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sementara pemerintahan saat ini sudah sulit untuk mengambil kebijakan strategis.

"Banyak langkah yang harus dilakukan. Sebentar lagi setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi) akan masuk ke transisi, berarti kebijakan-kebijakan strategis itu hanya bisa diambil pemerintahan yang baru atau pemerintahan yang sekarang setelah berkonsultasi dengan pemerintahan baru. Jadi kalau langkah-langkah strategis seperti subsidi BBM, tunggu saja setelah 21 Agustus," paparnya.

Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengemukakan hal senada. Menurutnya, salah satu faktor utama penyebab pelebaran defisit transaksi berjalan adalah impor migas. "Betul, saya setuju," ujarnya.

Namun, Chatib optimistis hal ini bisa diatasi karena pemerintah sudah memangkas jatah konsumsi BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL.

"Volumenya tidak mungkin bisa ditambah. Kalau volume BBM tidak bisa ditambah, impornya tidak bisa naik karena buat apa impor banyak kalau tidak dipakai. Jadi volume impornya pasti akan menurun dibanding tahun lalu yang 47 juta KL," jelasnya.

Pada akhir tahun, Chatib memperkirakan defisit transaksi berjalan berada di kisaran US$ 24-26 miliar. "Itu sudah bagus, karena tahun lalu sekitar US$ 29 miliar," sebutnya.

(hds/hen)