Wamentan: Siapa Pun Pemerintahnya Pasti Impor Pangan

Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan menegaskan pemerintah tak bisa seluruhnya mengatur soal ketentuan impor pangan. Ada beberapa produk pangan yang diatur tata niaga impor oleh pemerintah, ada juga yang dilepas melalui mekanisme pasar.

"Siapa pun pemerintahnya, terjadi impor kalau bukan barang dalam pengawasan. Kecuali beras yang diatur. Produk hortikultura (buah dan sayur) kan nggak selalu diawasi," kata Rusman di Kantor Pajak, Jumat (15/8/2014)

Ia mengatakan dorongan impor juga dipicu oleh ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh. "Kelas menengah kita tumbuh, dia punya uang dan tidak ada impor pertanian dalam pengawasan artinya diatur pemerintah, ya, terjadi (impor)," katanya.

Rusman menegaskan secara neraca perdagangan (ekspor-impor) pertanian, Indonesia masih mengalami surplus perdagangan karena ditopang dari komoditas ekspor sawit. Selain itu, perkebunan seperti karet, kakao, cokelat juga surplus. Namun jika berdasarkan sub sektor, seperti hortikultura, neraca perdagangan Indonesia masih defisit.

"Justru yang defisit itu terjadi di pangan. Karena produk-produk seperti buah-buahan. Kedua, peternakan, daging kita impor. Kemudian di pangan yang impor besar-besaran, gandum dan tepung terigu," katanya.

Ia menegaskan untuk produk pangan yang diawasi tata niaganya seperti beras, Indonesia relatif sudah swasembada selama dua tahun terakhir. 

"Kecuali beras premium. Yang diimpor itu bukan beras dalam pengawasan (medium), beras premium kecil jumlahnya tapi premium seperti japonica," katanya.

Rusman mengatakan untuk komoditas gandum dan kedelai, Indonesia masih jauh dari capaian swasembada karena tak bisa diproduksi massal di Indonesia atau produksinya rendah. Namun ada beberapa komoditi pangan yang kini masih bergantung impor, bisa menjadi swasembada yaitu daging sapi.

"Tapi jangan bicara kedelai dan tepung terigu. Kalau daging bisa (swasembada)," katanya.

(hen/hds)