RI Tak Ingin Moratorium Sebabkan Penurunan Rating Utang

Jakarta - Depkeu dan Bappenas secara serius akan mempelajari proposal debt moratorium (hapus utang) yang ditawarkan oleh negara-negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI). Pemerintah tidak ingin kemudahan tersebut justru menurunkan rating utang Indonesia yang mengakibatkan beban bunga meningkat jika pemerintah menerbitkan obligasi internasional.Demikian disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, (3/1/2005)."Kita sambut bantuan-bantuan yang dapat mengurangi beban APBN, tapi tanpa menciptakan risiko lain yang memberatkan pemerintah," kata Sri Mulyani.Sementara itu, Menkeu Jusuf Anwar mengungkapkan, sejauh ini belum satu pun negara donor yang secara resmi menawarkan penghapusan utang kepada pemerintah. Informasi mengenai hal itu hanya diketahuinya lewat pemberitaan-pemberitaan di media massa belakangan ini.Untuk menindaklanjutinya, Depkeu telah meminta Departemen Luar Negeri (Deplu) mengkonfirmasikan kebenaran dan keakuratan berita-berita tersebut ke negara-negara bersangkutan, termasuk markas Paris Club. Konfirmasi juga diharapkan bisa diperoleh dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia."Biasanya moratorium disalurkan lewat Paris Club. Kita tengah sisiri apakah tawaran itu dalam rangka Paris Club atau tidak," katanya.Menyinggung rencana dilaksanakannya CGI pada 12 Januari 2005 nanti, Menkeu mengungkapkan, pemerintah menargetkan penjadwalan utang tanpa syarat. Sebab biasanya pemberian penjadwalan ulang ini selalu dibarengi dengan syarat bahwa negara yang memintanya harus berada di bawah program IMF."Apa begini reschedulling dalam rangka disaster ini, kita perlu cek terlebih dahulu. Kita kan sudah memposisikan untuk tidak lagi berada di bawah program IMF," katanya.Sementara itu, mengenai KTT ASEAN yang bertajuk ASEAN Leader Special Meeting for Quaek and Tsunami di Jakarta pada 6 Januari 2005, Sri Mulyani menargetkan pemerintah bisa mendapatkan komitmen yang jelas dalam pembiayaan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang kena bencana alam"Kita membuka kemungkinan terhadap proposal yang tidak mengurangi beban APBN tapi berfokus pada penciptaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat," katanya. (umi/)