Pemerintah Baru Harus Mampu Lindungi Bos BUMN dari Intervensi

Jakarta - Mundurnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan bisa menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah baru. Pemerintah baru diharapkan bisa lebih melindungi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari berbagai intervensi sehingga betah untuk terus berkarya di perusahaan pelat merah.

Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, menyayangkan jika di kemudian hari terjadi lagi direksi BUMN yang mundur sebelum habis masa jabatannya.

"Apabila pemerintah nggak bisa konsisten di dalam kebijakan terkait BUMN dan lebih utamakan popularitas dibanding kinerja maka profesional menghindar," katanya kepada detikFinance, Selasa (19/8/2014).

Ia berharap pemerintah bisa memproteksi Direksi BUMN yang hebat dan memiliki integritas sehingga para profesional di BUMN bisa leluasa mengambil keputusan korporasi yang membawa keuntungan bagi bangsa.

Proteksi terdekat bisa datang dari Kementerian BUMN yang membawahi perusahaan pelat merah. Hal ini pernah ia lakukan saat dahulu menjadi Sekretaris Kementerian BUMN.

"Sebenarnya kalau protect BUMN, Kementerian BUMN bisa jadi bemper kalau ada regulasi yang memberatkan atau mau intervensi BUMN," tegasnya.

Selama ini intervensi pemerintah dinilai menjadi tekanan bagi BUMN, terutama bagi para direksi. Jajaran direksi tidak bisa bekerja profesional karena adanya tekanan ini.

Ujung-ujungnya, para bos BUMN ini bisa mengundurkan diri dan lari ke perusahaan swasta yang notabene gajinya lebih besar dan bebas intervensi pemerintah.

(feb/ang)