CT Ingin Pengurusan Izin Usaha Maksimal 4-6 Bulan

Jakarta - Pemerintah sedang mengebut penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi di berbagai sektor. Salah satu masalah paling menghambat adalah masih banyaknya tumpang tindih perizinan antar instansi.

"Saya minta kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk melakukan penyederhanaan perizinan yang ada. Sebelum 1 September segera melaporkan masalah apa saja yang harus dilakukan untuk menyederhanakan perizinan," ujar Menko Perekonomian Chairul Tanjung usai rapat koordinasi terkait perizinan, di kantornya, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

CT, sapaan Chairul Tanjung, mengungkapkan masih banyak masalah tumpang tindih aturan perizinan antar kementerian dan sektor-sektor tertentu. "Akibat tumpang tindih ini, mengurus perizinan hingga selesai membutuhkan waktu yang lama sekali," ucapnya.

Ia mencontohkan, perizinan di sektor perkebunan dari awal hingga selesai membutuhkan waktu 886 hari atau 2,5 tahun. "Untuk perizinan di sektor industri memakan waktu 794 hari, sektor perhubungan 744 hari. Ini luar biasa menghabiskan waktu," ungkap CT.

CT mengharapkan nantinya waktu perizinan bisa dipersingkat tidak lagi dalam hitungan tahun. "Saya mengharapkan seluruh perizinan di berbagai sektor ini, termasuk perminyakan, jadi lebih sederhana. Maksimal hanya memakan waktu 4-6 bulan," tegasnya.

(rrd/hds)