Rapat di DPR, Dahlan Bahas Anggaran Hingga Tunggakan Dividen Freeport

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Komisi VI DPR menggelar rapat kerja. Dahlan menyampaikan sejumlah program kerja dan perihal terkait BUMN. Salah satunya adalah menjelaskan rencana target dividen untuk APBN 2015 senilai Rp 41 triliun.

"Adapun target dividen tahun anggaran 2015 dari laba BUMN tahun buku 2014 sebesar Rp 41 triliun," kata Dahlan di depan Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Dahlan juga menjelaskan tentang realisasi setoran dividen untuk tahun anggaran 2014. Setoran dividen saat ini belum tercapai karena PT Freeport Indonesia mengalami persoalan produksi.

Begitu juga tambahan pembayaran dividen dari PT PLN (Persero). Menurut Dahlan, PLN mengalami kesulitan keuangan akibat gejolak kurs sehingga tidak mampu membayar dividen.

"Tidak ada setoran dividen dari PLN sebesar Rp 4 triliun karena mengalami kerugian akibat melemahnya nilai tukar rupiah, serta Freeport sebesar Rp 1,5 triliun karena penurunan operasi. Kekurangan dividen akan diupayakan dipenuhi dari Freeport dan dari BUMN lainnya," katanya.

Di depan Komisi VI DPR, Dahlan menyampaikan realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN per 19 Agustus 2014 mencapai Rp 47,1 miliar, atau 38,1% dari Pagu APBN-P Tahun 2014 sebesar Rp. 123,5 miliar.

Dahlan juga menyampaikan usulan pagu anggaran Kementerian BUMN tahun depan sebesar Rp 132,9 miliar. Pagu ini naik 7,67% dari pagu APBN-P Tahun 2014.

"Pagu tersebut belum termasuk anggaran tunjangan kinerja pegawai terkait program reformasi birokrasi dan terbagi dalam dua program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya sebesar Rp 104,1 miliar, serta program pembinaan BUMN sebesar Rp 28,8 miliar," paparnya.

Kementerian BUMN juga menyampaikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun depan Rp 7,94 triliun. PMN ini terdiri dari PMN tunai untuk PT PLN (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero), serta PMN non tunai untuk PT Krakatau Steel Tbk dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Selain itu terdapat anggaran penerusan pinjaman (SLA) untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 3,97 triliun.

Dahlan juga menjelaskan rencana pembentukan holding Perkebunan dan holding Kehutanan.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan terkait pembentukan Holding Perkebunan dimana PTPN III dijadikan champion dan menerima inbreng 90% saham PTPN lainnya. Untuk Holding Kehutanan Perum Perhutani ditunjuk sebagai induk dari BUMN Kehutanan lainnnya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dahlan menyinggung tentang konsolidasi perbankan BUMN. Di depan 10 anggota Komisi VI, Dahlan menjelaskan tujuan pembentukan konsolidasi perbankan yakni Indonesia harus memiliki bank yang mampu bersaing di pasar regional untuk mengantisipasi implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asean Banking Integration Framework (ABIF).

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menerangkan, Komisi VI DR memberi apreasiasi terkait penyerapan anggaran tahun 2013. Komisi VI juga memaklumi penyerapan anggaran yang masih rendah di Kementerian BUMN hingga Agustus 2014. Penyerapan ini dikarenakan ada pekerjaan yang belum terbayarkan sehingga anggaran belum keluar.

"Komisi memahani atas penyerapan Kementerian BUMN sampai 19 Agustus 2014 senilai Rp 47,1 miliar atau 38,1% dari total anggaran," Kata Airlangga.

Praktis Komisi VI DPR menyetujui semua yang disampaikan oleh Dahlan, kecuali penganggaran PMN untuk PT PAL. DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN yang rencananya dipakai untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman.

"Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa," sebutnya.

(feb/dnl)