RI Akan Tolak Moratorium Utang

Jakarta - Menkeu Jusuf Anwar menegaskan, pemerintah Indonesia akan melihat persyaratan dari keinginan moratorium utang sejumlah utang. Jika moratorium memberikan persyaratan yang sulit seperti harus kembali ke program IMF, maka kemungkinan hal itu akan ditolak. "Kalau syaratnya kita disuruh makan enak, ya Alhamdulillah. Kalau syaratnya harus masuk IMF, nanti dulu. Jadi akan kita lihat syaratnya layak atau tidak," tegas Menkeu kepada wartawan di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (4/1/2005).Ia menegaskan, pemerintah memang tidak mengajukan secara resmi permintaan moratorium utang, tapi tawaran memang datang beberapa negara kreditur. "Moratorium itu bukan kita yang minta. Mereka yang menawarkan. Kalau kita yang minta, kita kayak kere banget. Moratorium ditawarkan dalam rangka meringankan beban, ya Alhamdulillah," tegasnya.Saat ini, tegasnya, pemerintah masih dalam taraf menghubungi negara-negara donor yang telah mengungkapkan niatnya memberi moratorium utang. "Kita akan cek kebenarannya. Nanti kalau kita datang ke sana tapi ternyata tidak, kan kecele. Selain itu kalau moratorium dengan kondisi yang macam-macam kan sulit," tukasnya.Menkeu lantas mencontohkan moratorium atau penjadwalan utang dikaitkan dengan Paris Club, maka dalam hal itu dalam kondisi biasa akan dikaitkan dengan program IMF. Oleh karenanya pemerintah akan memastikan moratorium atau reschedulling dalam upaya mengatasi bencana apakah juga akan dikaitkan dengan program IMF. Ketika ditanya soal pledge CGI untuk Aceh, Menkeu menegaskan bahwa dalam forum CGI memang akan ada sesi khusus yang membahas Aceh. Tapi pada dasarnya pledge CGI itu dalam bentuk bantuan secara nasional, dan tidak khusus kepada Aceh. Tsunami SummitDalem kesempatan itu Menkeu juga mengungkapkan mulai besok akan digelas Tsunami Summit yang akan melibatkan berbagai negara. Selain akan mendengarkan presentasi dari tim Indonesia dan juga Presiden SBY. Dalam pertemuan itu juga akan mendengarkan presentasi dari tim negara lain yang terkena bencana seperti Thailand Sri Lanka dll. "Ini menunjukkan tidak ada lagi perbedaan ras dan agama. Tsunami Summit dimaksudkan untuk memperoleh sebanyak mungkin concern dan bantuan. Kata orang-orang saat ini sudah terkumpul US$ 1 miliar lebih," katanya. Menkeu menambahkan, dengan adanya koordinasi yang baik, maka diharapkan beban pemerintah terutama dalam APBN bisa berkurang. Terutama dengan adanya bantuan dari negara-negara lain. (qom/)