Rehabilitasi Aceh, Indonesia dan Lembaga Donor Dirikan Joint Office

Jakarta - Pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara donor sepakat untuk mendirikan joint office atau sekretariat bersama untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh.Hal itu disampaikan pejabat sementara Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Anggito Abimanyu kepada wartawan dalam jumpa persnya di gedung Departemen Keuangan (Depkeu) Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (4/1/2004)."Kantor sekretariat bersama ini nantinya akan berlokasi di Bappenas," katanya. Untuk masalah koordinasi ada tiga tahapan. Pertama, tahap penyelamatan (relief), kedua tahap rehabilitasi untuk memulihkan sarana-sarana publik dan ketiga rekonstruksi. Rehablitasi dan rekonstruksi ini memerlukan waktu lima tahun. Tahapan penyelamatan bisa membutuhkan waktu antara 2 hingga 6 bulan. Abimanyu juga mengatakan, untuk koordinasi tahapan relief dilakukan akan dilakukan oleh United Nation for Development Programme (UNDP). Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan oleh Bank Dunia, Jepang dan ADB (Asian Development Bank). "Karena ketiga lembaga itu merupakan donor terbesar di Indonesia," ungkap Abimanyu.Mengenai mekanismenya, kata Abimanyu, pemerintah dan lembaga dan negara donor akan bertemu secara reguler. "Akan ada assesment (penilaian-red) mengenai dampak dari bencana, karena data-data mengenai korban ini belum final. Katanya 80 ribu, tapi katanya naik lagi dan kemudian masih banyak lagi," jelas Abimanyu.Sementara itu menurut Anggito, UNDP sudah mengumpulkan dana sebesar US$ 200 juta untuk misi kemanusiaan ini. "Tapi untuk Indonesia belum diketahui berapa yang akan dialokasikan karena bantuan itu untuk semua negara yang terkena bencana. Tetapi tentunya Indonesia yang terbesar, karena yang paling terkena dampaknya," ujar Abimanyu."Bantuan ini dinamakan "Tsunami Trust Fund". Posisi Indonesia sendiri, menginginkan hibah. Kalau pun ada pinjaman semurah mungkin," demikian Abimanyu. (mar/)