Ini Nama-nama Menteri Usulan Pengusaha Jakarta

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) punya kriteria dan nama-nama calon menteri ekonomi yang disodorkan kepada presiden terpilih periode 2014-2019.

Kriteria yang diajukan adalah calon menteri yang memiliki latar belakang profesional. Sosok profesional bisa saja datang dari unsur partai politik.

"Bukan kader partai yang militan tapi hanya sekedar simpatisan serta dapat terbebas dari intervesi partai poltik dan tidak memiliki agenda terselubung," kata Ketum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang pada acara fokus diskusi "Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK" di Galeri Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Kriteria lain yang diusulkan adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, serta kepemimpinan dan manajemen yang mumpuni. Tidak hanya itu, calon menteri kabinet Jokowi JK harus memiliki latar belakang pendidikan dan ilmu yang sesuai dengan bidangnya.

"Dia juga harus memiliki latar belakang berorganisasi serta dikenal oleh dunia usaha dan pelaku ekonomi akan karya dan prestasi yang dimiliki," ujarnya.

Setidaknya ada 15 pos kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi yang layak diisi oleh beberapa nama ini. Nama-nama yang muncul dari kalangan pengusaha antara lain:
1. Chairul Tanjung
2. Muhammad Lutfi
3. Suryo Bambang Sulisto
4. Erwin Aksa
5. Eddy Kuntadi
6. Suryani Sidik Motik
7. Sandiaga S. Uno
8. Mahendra Siregar
9. Gita Wirjawan
10. Bayu Krisnamurthi
11. James Riyadi
12. Rachmat Gobel
13. Cris Canter
14. Aviliani
15. Haryadi Sukamdani
16. Bustanul Arifin
17. Irianto Simbolon
18. Abdul Wahab Bangkona
19. Ilham Akbar Habibie
20. Faisal Basri

Pada nama-nama di atas, pengusaaha memandang Chairul Tanjung dan Muhammad Lutfi cukup berhasil memimpin kementerian meski baru beberapa bulan menjabat.

Selain itu, pengusaha juga mengusulkan dibentuknya kementerian baru untuk mendukung kebijakan pembangunan di wilayah Jabodetabekjur. Pasalnya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri di dalam mengelola persoalan yang ada di ibu kota.

"DKI Jakarta dibutuhkan koordinasi yang baik dengan daerah penyangga DKI Jakarta sehingga tantangan dan permasalahan kota seperti banjir, macet, pengelolaan sampah akan dapat diatasi," paparnya.

(feb/ang)