"Belanja pegawai 20%, mengambil porsi cukup banyak dalam anggaran pemerintah. Sementara itu kualitas jadi masalah," kata Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan dalam diskusi di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Padahal, kata dia, kualitas pelayanan yang diberikan PNS kepada masyarakat masih jauh dari memuaskan. Kondisi ini terutama disebebkan pada kualifikasi kualitas sebagian besar PNS yang masih kurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dari struktur dan distribusi PNS Indonesia juga bermasalah. Ia beranggapan, distribusi PNS tidak merata. Contohnya, kata dia, di Pulau Jawa misalnya kelebihan banyak PNS, sedangkan di Indonesia bagian timur justru malah kekurangan.
"Sisi strukturnya, sisi distribusi, itu masih sangat kurang. Seperti di kita PNS kebanyakan tenaga administrasi, itu pun di pusat. Padahal profesi khusus seperti guru dan dokter dibutuhkan banyak di daerah, harus terdistribusi merata di seluruh Indonesia," tegasnya.
Sistem kepegawaian nasional pun dianggap masih bermasalah. Jika dibandngkan dengan Filipina, mereka memperbolehkan PNS untuk pindah ke swasta dan nanti bisa masuk lagi jadi PNS. Sedangkan di Indonesia, sekali jadi PNS seterusnya akan jadi PNS.
"Philipina orang bisa berpindah-pindah. Kualifikasi ikuti tes dan mereka bisa ke swasta dan nanti masuk PNS lagi. Kita engga bisa berhenti. Masalah kualitas, distribusi, struktur, dan perbaikan reformasi sistem harus dilakukan," tutupnya.
(ang/ang)










































