DPR Desak Revisi RAPBN 2005

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Paskah Suzetta meminta pemerintah untuk melakukan revisi terhadap RAPBN 2005 terkait dana untuk rehabilitasi Aceh dan Sumut yang terkena bencana Tsunami."Ini mungkin mempengaruhi anggaran dan awal tahun memang harus ada revisi," ujar Paskah dalam jumpa pers di Gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Rabu (5/1/2005).Menurutnya, ada beberapa masalah yakni pertama, pembiayaan awal dari APBN sendiri. "Karena APBN itu defisit 1,4 persen dari PDB, jadi ada beberapa pos yang harus digeser," katanya. Kedua, soal utang luar negeri, diusulkan supaya lebih baik pemerintah melakukan restrukturisasi utang daripada moratorium utang. "Moratorium ini bukan penghapusan utang, tetapi menunda utang. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan. Syukur-syukur dengan persyaratan yang ringan. Tapi kalau berat, ini sangat berbahaya. Jangan terjebak moratorium ini semacam penghapusan utang," ujarnya.Paskah mengkhawatirkan kalau pemerintah mengajukan moratorium, maka rating utang Indonesia akan turun. "Jadi sebaiknya tidak moratorium. Restrukturisasi ini hal yang wajar dan jalan yang paling baik," tegasnya.Ketiga, masalah bunga obligasi rekap. Keempat, adalah soal rencana pemerintah menaikkan BBM. Paskah meminta subsidi BBM tidak dicabut semuanya, tetapi sebagian tetap dipertahankan untuk rakyat miskin. "Data dari BPS kan ada 17 persen rakyat miskin. Alokasi subsidi BBM pada APBN 2005 kan Rp 30 triliun. Jadi 17 persen dipertahankan, sisanya dicabut. Paskah meminta pemerintah terbuka soal BBM ini," paparnya. Paskah mengaku DPR siap untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah untuk merevisi APBN ini, sehingga ada dana yang bisa dibagi untuk dana rekonstruksi di Aceh. (qom/)