"Inilah yang kita harapkan kepada Pak Jokowi yang menjadi skala prioritas yaitu beras. Maka program raskin ini sangat bermanfaat dilanjutkan dengan berbagai perbaikan seperti perencanaan, pendataan, dan kewajiban serap," kata Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kemenkokesra Ghazali Situmorang kepada detikFinance di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Jumat (29/08/2014).
Ghazali mengakui jika program raskin masih ditemukan banyak kendala dan praktik penyelewengan. Misalnya saja kualitas tingkat pecah beras tidak sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan pemerintah. Lalu praktik distribusi yang juga dinilai rawan terjadi tindakan kriminal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, masih ada beberapa kabupaten yang menolak pembagian raskin seperti 3 kabupaten yang masing-masing ada di Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Bengkulu. Alasannya bermacam-macam mulai dari keinginan menghasilkan padi sendiri hingga menolak keras pembagian raskin ke masyarakatnya.
Namun Ghazali menegaskan tujuan program raskin secara umum dilihat dari aspek ekonomi yaitu diharapkan adanya program ini dapat menjaga stabilitas harga beras di tingkat pasaran. Pemerintah takut jika distribusi beras raskin sedikit terlambat, maka akan ada gejolak harga beras secara umum.
"Saya sarankan bisa saja program raskin ini diubah startegi dari subsidi menjadi bansos (bantuan sosial). Lalu jumlahnya ditambah dari 15 Kg/RTSMPM menjadi 20 Kg/RTSMP. Jadi setengah dari kebutuhan sebulan beras masyarakat sudah dipenuhi pemerintah," tandasnya.
(wij/hen)











































