INFID Sesalkan Respon Pemerintah Sikapi Moratorium

Jakarta - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyesalkan respon pemerintah dalam menerima tawaran moratorium utang oleh negara kreditor."Harus ada politicall will dari pemerintah, kemudian masuk dengan tawaran yang mereka berikan. Dan dari situ akan ada negosiasi-negosiasi yang luas," kata Direktur Ekskutif INFID Ivan Hadar dalam jumpa pers di Sekretariat INFID jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu (5/1/2005). Ivan juga mendesak, pemerintah untuk mengupayakan pengurangan dan penundaan pembayaran utang baik itu melalui forum KTT Tsunami lalu Paris Club, CGI dan perundingan-perundingan bilateral. "Upaya penguarngan itu diantaranya pengajuan peringanan utang melalui Paris Club dengan skema naples atau pemotongan stok utang hingga 67 persen atau skema lain yang lebih baik skema cologne yang sampai 97 persen," kata Ivan.Upaya lainnya, kata Ivan, adalah memprakarsai forum mediasi utang. Model seperti ini pernah diterapkan dari penanganan utang Jerman setelah perang dunia kedua. Upaya lainnya juga adalah mengadakan, conference on debt atau konferensi mengenai utang. "Ini penting semua kreditor duduk bersama membicarakan mengenai berapa utang Indonesia dan mengenai masalah kemiskainan di Indonesia," katanya.Sementara itu, Binny Buchory, mantan Sekretaris Eksekutif INFID menyatakan, kalau ada kekhawatiran peringkat utang Indonesia turun bila Indonesia meminta moratorium itu berarti Indonesia lebih memihak kepada credit rating standart daripada 100 ribu rakyat Aceh. "Jatah dari BI pun kita masuk tiga kali Paris Club tidak mempengaruhi credit rating. Jadi itu ketakutan yang dibuat-buat dan bukan saatnya membicarakan credit rating," katanya. (mar/)