Jokowi Ingin Bangun Tol laut, Pemerintahan SBY Punya Pendulum Nusantara

Jakarta - Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana membangun proyek infrastruktur berupa 'tol laut'. Ini berupa transportasi kapal laut yang tak berhenti berputar dari ujung barat Indonesia hingga ke ujung timur.

Namun pemerintahan SBY saat ini dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ada program yang mirip tol laut. Adalah program Pendulum Nusantara yang penerapannya sangat mirip dengan program tol laut yang direncanakan oleh Jokowi.

Anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya akan melihat bagaimana implementasi Pendulum Nusantara ini. Apakah program ini bisa mewakilkan ide tol laut dari Jokowi.

"Tadi yang secara spesifik kita bicarakan adalah konsep Pendulum Nusantara yang bagi Pak Boediono (Wakil Presiden) mirip dengan konsep tol lautnya Jokowi-JK. Jadi nanti ada interaksi lebih dalam dengan kementerian perhubungan yang untuk membicarakan ide itu. Melihat seberapa siap konsep Pendulum Nusantara itu untuk segera memreprentasikan ide tol lautnya Pak Jokowi. Hal hal itu yang akan kita tindak lanjuti dalam dua mingu ke depan," tutur Andi usai pertemuan Tim Transisi dengan Boediono di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Andi menjelaskan soal kemiripan program Pendulum Nusantara dan Tol Laut. Menurutnya, konsep dari program ini adalah adanya kapal kargo ukuran besar yang selalu mondar-mandir. Namun selain transportasi laut, transportasi di darat juga harus diperbaiki dan diintegrasikan.

Soal anggaran, Andi mengatakan, untuk program Pendulum Nusantara ini sudah ada anggarannya di Kementerian Perhubungan. Namun akan didalami oleh Tim Transisi, apakah Pendulum Nusantara bisa dibangun dan dianggarkan dalam APBN 2015.

Secara keseluruhan untuk program MP3EI yang dirancang pemerintahan SBY dari 2011-2025, Andi mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan memodifikasi program ini untuk dilanjutkan. MP3EI berisikan proyek-proyek infrastruktur bernilai Rp 4.100 triliun. Pemerintahan Jokowi-JK akan melihat ketersediaan dana untuk pelaksanaan program ini.

"Jadi pasti ada modifikasi. Nanti akan dilihat bagaimana pembangunan infrastruktur itu tidak semata-mata untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tapi harus melihat aspek lingkungan, aspek budaya lokal. Seperti yang diungkapkan Pak Jokowi minggu lalu di Bali," kata Andi.

(dnl/hen)