Sandiaga Uno: Diperlukan Revolusi Mental untuk Infrastruktur

Jakarta - Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Sumber pembiayaan dan sulitnya pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama Saratoga Investama Sandiaga Uno berpendapat, diperlukan revolusi mental dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk dalam darurat infrastruktur.

"Diperlukan revolusi mental untuk infrastruktur. Kita banyak SDA, batu bara banyak, tapi listrik masih susah, minim infrastruktur, ini PR buat kita. Kita masuk darurat infrastruktur, bukan hanya soal funding tapi pricing," jelas Sandi saat Acara Refleksi MP3EI di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Dia menjelaskan, Indonesia masuk dalam darurat infrastruktur karena penyediaan infrastruktur masih minim. Hal ini menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Sebagai contoh, Jalur Pantai Utara (Pantura) setiap tahun memakan korban hingga 600-700 jiwa. Hal ini terjadi karena kondisi infrastruktur yang belum siap.

"Darurat infrastruktur contohnya Jalur Pantura tiap mudik lebaran ada 600-700 korban jiwa, tiap tahun, karena infrastruktur tidak siap, ini sudah seharusnya darurat," jelas dia.

Hal lain yang juga menjadi kendala percepatan infrastruktur adalah soal pembebasan lahan. Faktor ini menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Kami punya Medco Power, Sarulla Geothermal Power Plant, ini sudah 20 tahun mangkrak, investasi US$ 1,2 miliar. Perlu revolusi mental agar proses dari 20 tahun harus dipangkas bisa di bawah 3 tahun. Lahan juga masih menjadi kendala. Kita perlu bangun infrastruktur supaya generasi muda tumbuhnya lebih cepat," ujarnya.

Untuk itu, Sandi meminta kepada pemerintahan mendatang untuk lebih fokus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Kalau dilihat dari proyek-proyek infrastruktur, kira-kira 3 tahun pertama bagaimana membuat skema yang baik. Kalau stakeholders egonya masih sangat tinggi ya susah, jadi perlu pendalaman lain, jadi ada pembersihan sektoral. Jadi menurut saya ada satu langkah ke depan, 100 hari ke depan bagaimana pemerintahan baru mendorong infrastruktur dengan dana yang memang ruang fiskalnya sempit. Kita sama-sama," tandasnya.

(drk/ang)