Follow detikFinance
Kamis 04 Sep 2014, 09:36 WIB

Seleksi Calon Anggota BPK Dikritik

- detikFinance
Seleksi Calon Anggota BPK Dikritik
Jakarta - DPR akan memulai proses seleksi terhadap para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah elemen masyarakat pun menyoroti proses seleksi ini.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan BPK yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah menilai ada empat hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses seleksi anggota BPK kali ini.

Dikutip dari siaran tertulis, Kamis (4/9/2014), koalisi ini menilai BPK sebagai lembaga strategis. BPK adalah lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

"BPK harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas, independen, bebas konflik kepentingan, dan lahir dari proses seleksi yang transparan dan akuntabel," papar siaran tersebut.

Menurut koalisi ini, DPR pernah kecolongan kala menetapkan Hadi Poernomo sebagai Ketua BPK. Terbukti kemudian Hadi menjadi tersangka kasus suap pajak.

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah masih kuatnya potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi. Beberapa anggota DPR dan DPD yang masih menjabat saat ini juga ikut dalam seleksi anggota BPK.

"Tentu masuknya anggota DPR dan DPD yang masuk daftar calopn anggota BPK menodai independensi penyeleksian. Sayangnya memang tidak ada aturan yang mengharuskan pembentukan panel ahli atau panitia seleksi," sebut keterangan itu.

Kedua adalah adanya potensi anggota BPK ke depan tersandera oleh kepentingan partai politik. Sedikitnya ada delapan calon anggota BPK yang merupakan kader partai politik, paling tidak hingga pemilu legislatif 2014. Mereka adalah calon legislator yang gagal terpilih.

"Walau para calon menyatakan independen, tetapi potensi adanya konflik kepentingan akan muncul. Sebab, BPK melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan partai politik baik langsung maupun tidak langsung misalnya mengaudit keuangan pemerintah daerah," jelas keterangan itu.

Ketiga adalah munculnya fenomena pencari kerja (job seeker). Maksudnya adalah para caleg yang gagal terpilih, pensiunan BPK, dan calon anggota BPK yang pernah gagal terpilih.

"Dari 67 calon yang ikut seleksi, terdapat 12 orang yang memiliki latar belakang politisi. Rinciannya enam orang masih menjadi anggota DPR yang semuanya gagal terpilih kembali, dua orang yang masih menjadi anggota DPD yang gagal terpilih kembali, satu orang anggota DPRD yang juga gagal terpilih kembali, dan tiga orang yang aktif di partai dan tidak terpilih dalam pemilu legislatif 2014," terang laporan tersebut.

Keempat, anggota BPK rentan diisi oleh mereka yang tidak menjabat penuh atau pensiun dini. Dari 67 calon yang ikut seleksi, terdapat delapan orang uang telah memasuki usia 61-65 tahun. Usia tersebut rentan pensiun dini atau diberhentikan secara hormat ketika telah berusia 67 tahun.

Melihat empat hal tersebut, koalisi masyarakat sipil ini meminta dibentuknya panel ahli atau panitia seleksi calon anggota BPK.

"DPR perlu membentuk panel ahli untuk melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan, khususnya terkait rekam jejak para calon anggota BPK. Penilaian dan pertimbangan memuat sejumlah parameter seperti aspek integritas, kompetensi, dan profesionalitas," tegas keterangan tersebut.

(hds/hds)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed