SBY Didesak Buat Kesepakatan Politik Soal Moratorium Utang

Jakarta - Presiden SBY didesak membuat kesepakatan politik dengan negara-negara kreditur yang berniat memberikan moratorium utang. Apalagi saat ini sudah ada pernyataan dari lembaga pemeringkat bahwa moratorium tidak akan menurunkan peringkat Indonesia."Presiden perlu membuat kesepakatan politik dengan negara kreditur yang mau kasih moratorium. Selanjutnya dubes-dubes ditugaskan ke Depkeu negara bersangkutan untuk menggarap secara detail," kata Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo kepada detikcom, Kamis (6/1/2005).Dradjad menyebutkan, negosiasi moratorium itu bisa saja dilakukan secara bilateral maupun dengan melibatkan negara-negara multilateral. Indonesiapun bisa saja tidak harus ikut program IMF jika proses moratorium itu lewat Paris Club. "Syarat masuk ke IMF kan dikatakan oleh mantan direktur IMF. Paris Club itu kan kesepakatan politik, sama dengan Toronto term, Evian approach dll. Kalau para kepala negara sepakat tidak pakai, ya bisa saja. Jadi tergantung negosiasi politik antar pemimpin," papar Dradjad.Ketika ditanyakan soal negosiasi bilateral yang dikatakan sebelumnya oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati tidak akan memberikan hasil yang maksimal, Dradjad menyatakan, mestinya pemerintah bisa menekan Bank Dunia dan ADB untuk ikut serta. "Mestinya dia (Sri Mulyani) ikut menekan agar Bank Dunia dan ADB ikut serta, bukan malah jadi jubir mereka. Bank Dunia dan ADB kan birokrat, jadi tergantung para leader," demikian Dradjad. (qom/)