.webp)
Zindar Kar Marbun adalah salah satu pensiunan BPK yang mengikuti seleksi tersebut. Zindar sudah bekerja selama 33 tahun di BPK.
Pria ini memaparkan, minimnya pegawai BPK yang mendapat takhta di level pejabat. Bahkan, saat ini pejabat BPK cenderung berasal dari politikus atau individu yang didukung oleh kekuatan politik besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal seharusnya, kata Zindar, kalangan yang dianggap profesional pada dasarnya adalah pegawai BPK itu sendiri. Di samping merekalah yang paham akan seluk beluk serta permasalahan selama terjadi.
"Pegawai BPK yang paham BPK itu sendiri," sebutnya.
Kepada anggota dewan, Ia berharap ke depan para pegawai lebih diprioritaskan. Setidaknya untuk dua posisi anggota BPK setiap periodenya. Dibandingkan harus menarik pihak-pihak di luar BPK. Meskipun berlatar belakang seorang akuntan.
"Saya sangat berterima kasih, kalau ada sebagian atau setidaknya dua orang masuk sebagai anggota," kata pria yang sempat menjadi calon legislatif (caleg) pada pemilu 2014.
Selama menjadi pegawai, Marbun mengaku tidak banyak memberikan perubahan untuk BPK. Hal ini dikarenakan posisi sebagai pegawai adalah pelaksana yang hanya berfokus pada sisi audit.
"Memang posisi saya hanya sebagai auditor. Maka dari itu saya harus menjadi anggota BPK. Supaya saya bisa menuntaskan masalah dari atas. Dengan sebuah kebijakan," paparnya.
Dia juga sempat mengkritik pelaksanaan proses seleksi yang cenderung lebih ke arah keputusan politik. Kurang melihat pada sisi integritas dan kapabilitas dari calon-calon yang menjadi kebutuhan BPK.
"Melihat hasilnya nanti itu kan sudah menjadi keputusan politik. Indikator untuk calon itu kan sudah buyar saja," terang Zindar.
(mkl/dnl)
