DPR: Pemerintah Harus Merespons Moratorium Utang

Jakarta - Pemerintah diminta untuk aktif mengupayakan moratorium utang karena pemerintah Jepang yang selama ini gigih menentang moratorium justru sudah menawarkan. Dipastikan, moratorium juga tidak akan mengganggu peringkat utang Indonesia. "Pemerintah harus aktif mengupayakan moratorium. Jepang saja sudah menawarkan. Tetapi pemerintah kok malah tidur dan ketakutan dan belagu, padahal kita memang miskin," kata anggota Komisi XI Fuad Bawazier dalam jumpa pers di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2005).Fuad menjelaskan, tidak mutlak moratorium harus diikuti dengan masuknya kembali Indonesia ke IMF mengingat moratorium itu bisa didekati dengan cara bilateral. "Saya kira kalau kita minta secara resmi juga tidak ada masalah. Mereka sudah tahu bahwa kita terkena musibah. S&P saja sudah bilang tidak akan mempengaruhi rating utang. Jadi saya ketawa kalau mendengar ada elit politik yang pagi-pagi sudah menentang moratorium," papar Fuad.Hal senada diungkapkan anggota Komisi XI dari PKS Rama Pratama bahwa untuk memperingan beban APBN, maka semestinya pemerintah sejak awal harus meminta penghapusan utang. Pemerintahpun jangan hanya fokus membicarakan moratorium dalam konteks Aceh Term sehingga keringanan utang itu bisa juga dialokasikan untuk tempat lain. Rama juga mendesak agar Bappenas dan Depkeu segera membuka profil utang Indonesia termasuk persyaratannya sehingga publik bisa menilai apakah negara ini tengah digadaikan atau tidak. Sementara Ketua Komisi XI Paskah Suzetta mengatakan, dirinya lebih sepakat jika moratorium itu dimaknai sebagai restrukturisasi baik secara bilateral maupun multilateral. Paskah tidak setuju jika moratorium disertai dengan syarat-syarat yang memberatkan baik politik maupun ekonomi. Ia mencontohkan suatu negara menawarkan moratorium namun meminta syarat dicabutnya darurat sipil di Aceh. "Kecuali ada kreditur yang lebih baik yang menghapus utangnya dan dikompensasikan dalam bentuk bantuan. Kalau itu yang terjadi jelas rating utang kita tidak akan terganggu," tegas Paskah. (qom/)