Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 09 Sep 2014 15:21 WIB

Tahun Depan, Anggaran 3 Kementerian Koordinator Rp 1 Triliun

- detikFinance
Rapat Banggar DPR dengan 3 Menko Rapat Banggar DPR dengan 3 Menko
Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati anggaran tiga Kementerian Koordinator untuk 2015. Tercatat total anggarannya mencapai Rp 1,05 triliun.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) memperoleh anggaran Rp 266 miliar. Naik Rp 48 miliar dibandingkan pagu 2014.

Menko Kesra Agung Laksono menyebutkan, awalnya pagu anggaran yang diajukan adalah Rp 231 miliar. Kemudian dalam pembahasan lanjutan, ada kebutuhan tambahan sebesar Rp 35 miliar.

"Pagu anggaran awal Rp 231 miliar, dan setelah dikaji ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 35 miliar," ujar Agung di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Tambahan anggaran, menurut Agung, adalah untuk mendukung penyelesaian berbagai isu strategis. Di antaranya adalah koordinasi bidang lingkungan hidup, perlindungan sosial, dan kependudukan.

Kemudian adalah pendidikan dan agama, pembinaan perempuan dan kesejahteraan anak, penanggulangan kemiskinan, serta penyelenggaraan Sail Tomini. "Anggaran tambahan terbesar ada di Sail Tomini sebesar Rp 10 miliar," sebutnya.

Sementara itu, anggaran Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) disepakati sebesar RP 448,36 miliar. Sesuai dengan pagu yang diajukan dalam RAPBN 2015.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, kebutuhan anggaran ini adalah untuk peningkatan koordinasi, manajemen, pelaksanaan tugas. Khususnya adalah keamanan dan keselamatan laut.

"Sisi keamanan dan keselamatan di laut itu sangat penting," kata Djoko.

Untuk Kemenko Perekonomian, anggaran yang disepakati adalah Rp 304,8 miliar. Tujuannya adalah untuk program koordinasi, dukungan manajemen dan gaji, serta dan perawatan gedung, sarana, dan prasarana.

"Anggarannya menjadi sebesar Rp 304,8 miliar," ungkap Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyebutkan, anggaran yang diputuskan hari ini hanya dalam untuk kebutuhan dasar atau baseline. Perubahannya bisa terjadi dalam pembahasan oleh Panja DPR.

"Nanti akan dibahas, apakah masuk ke program pemerintah selanjutnya. Bisa saja berubah atau tetap," kata Ahmadi.

(mkl/hds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com