Program Jokowi-JK Belum Bisa Masuk 100% Dalam APBN 2015

Jakarta - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sudah mulai berlangsung. Pembahasan baru terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan dalam Rancangan APBN 2015, tidak sepenuhnya merupakan program dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun ada beberapa program Jokowi-JK yang diakomodasi oleh pemerintahan saat ini.

"Memang tidak 100%. Tapi ada bagian-bagian yang terakomodasi," ujar pria yang dipanggil CT ini di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (9/9/2014)

Program pemerintahan baru dimasukan melalui fraksi pendukungnya. Untuk yang belum masuk, kata CT akan dilanjutkan nanti saat proses perubahan APBN 2015. Dalam aturannya bisa dilakukan pada awal Januari 2015.

"Kalau kurang bisa dilakukan APBN Perubahan," sebutnya.

CT menambahkan, para anggota dewan juga tengah mengkaji percepatan pembahasan APBN Perubahan pada akhir 2014. Dengan tujuan, proses pelaksanaan APBN dapat berjalan lebih baik.

"Sekarang dikaji, bisa nggak dilakukan akhir 2014," ungkap CT.

Dalam fungsinya, pemerintah akan senantiasa membantu pemerintahan baru. Proses transisi pun akan berjalan dengan kondusif. Pemerintah siap menerima undangan dari pemerintah baru sebagai narasumber bila diperlukan.

"Kami tidak mau terlibat lebih jauh untuk kebijakan pemerintah yang akan datang," terangnya.

CT memastikan tidak adanya nama pemerintah bersama. "Kita tidak mengenal yang namanya pemerintah bersama. Pemerintah SBY akan tetap sampai 20 Oktober. Kemudian setelah dilantik, maka siangnya dilanjutkan pemerintahan baru, Pak Jokowi," papar CT.

(mkl/hen)