Menunggu Kepastian Perpres untuk Penggenangan Waduk Jatigede

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menanti kepastian terbitnya perpres terkait dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede yang masih mengganjal sebelum penggenangan dilakukan. Ia menyatakan, segera setelah perpres ditandatangani, seluruh kegiatan teknis di lapangan untuk penggenangan waduk akan dilakukan.

Hal itu disampaikan Heryawan usai Rakor Infrastruktur dan Ekonomi di Jabar bersama 6 menteri di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinatta, Bandung, Rabu (19/9/2014) malam.

Sebelumnya, Menter Koordinato Bidang Perekonomian Chiarul Tanjung menyatakan, Perpres terkait Jatigede akan segera diajukan untuk ditandatangani dalam rapat kabinet.

"Jatigede Insya Allah selesai. Perpres mudah-mudahan besok sudah masuk persetujuan di sidang kabinet. Kalau perpres selesai berarti penggenangan bisa ada kepastian," ujar Heryawan.

Ia mengatakan dengan ditandatanganinnya perpres maka penganggaran untuk penggantian ganti rugi menjadi jelas.

"Uang ganti rugi atau uang pindah bisa dianggarkan. Tanpa ada perpres, anggaran tidak akan muncul," katanya.

Namun Heryawan belum bisa memastikan, anggaran untuk uang pengganti warga yang terkena dampak Jatigede tersebut akan dimasukkan di perubahan 2014 atau di APBN 2015.

"Kalaupun tidak muncul di 2015 kan bisa muncul di perubahan 2014 kan. Yang jelas perpres itu melandasi munculnya anggaran untuk penyelesaian masalah sosial di Jatigede. Dan pada akhirnya bisa digenangi. Anggarannya dari APBN, Rp 1,5 triliun kira-kira untuk penyelesaian dampak sosial," tutur Aher.

Jumlah tersebut diperoleh dari pengusulan dan penghitungan Pemprov Jabar yang kemudian diverifikasi tim dari Kemenkeu. Dirinya berharap, anggaran itu bisa muncul di APBN perubahan 2014 sehingga penggenangan bisa segera dilakukan.

"Mudah-mudahan, saya sih ingin di 2014 dianggarkannya apa diawal 2015. Atau sebagian di perubahan 2014 dan sebagian lagi di 2015," katanya.

Setelah perpres ditandatangani, Aher menyatakan akan melakukan langkah teknis untuk melakukan penggenangan.

"Ketika ada kepastian, maka sudah bisa diputuskan kapan penggenangan. Secara teknisnya kapan harus dihitung dulu (penggenangan)," jelas Aher.

Langkah teknis antara lain penebangan pohon yang di area waduk yang akan tergenangi.

"Karena kalau tidak ditebang, khawatir akan mencemari atau merusak tembok bendungan," katanya.

Sebelumnya dalam paparan, Gubernur menjelaskan bahwa ada 11.469 KK yang terkena dampak. Ada 19 desa yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede ini. Luas lahan waduk Jatigede ini 4.983 hektar dan luas genangan 4.402 hektar.

(tya/ang)