Tanri Abeng dan Rencana Perampingan Jumlah BUMN

Jakarta - Menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama membuat Tanri Abeng harus memutar otak. Apalagi dulu permintaan Presiden Soeharto (alm) adalah untuk menyehatkan BUMN dan menjualnya saat nilainya sudah tinggi.

Tanri mengaku tidak punya banyak pengalaman dengan perusahaan pelat merah. Ia pun harus belajar dalam waktu singkat untuk bisa memimpin Kementerian BUMN yang dulu namanya masih Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

"Lalu saya dengan usaha sendiri mempelajari BUMN itu. Itu saya makan waktu hampir tiga minggu. Akhirnya saya punya konsep yang mengeluarkan BUMN dari 17 Kementerian lalu masukkan ke 10 Holding Perusahaan sesuai sektornya," ujarnya ketika ditemui detikFinance, Rabu (10/9/2014).

Pada waktu itu BUMN berada di 17 kementerian yang terpisah-pisah. Misalnya, PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA) berada di bawah Kementerian Perhubungan, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berada di Bawah Kementerian Parpostel.

"Jadi tujuannya BUMN itu tidak lagi masuk kementerian. Jadi dia (BUMN) menjadi korporasi di bawah holding company (induk usaha), jadi National Holding Company. Itu di bawah pemerintah semua," jelasnya.

"Itu dari 158 BUMN yang ada waktu itu, saya bagi-bagi menjadi 10 holding sesuai sektornya. Sektor Keuangan, Perkebunan, Pelabuhan, dan lain-lain ada 10 semuanya," ujarnya.

Dengan demikian, para BUMN akan berada di bawah satu payung yang dipimpin oleh direksi, bukan menteri. Namun pada waktu itu pilihannya belum ada.

Pak kalau kita ingin BUMN ini berperilaku seperti korporasi atau perusahaan, maka BUMN ini harus keluar dari birokrasi. Tapi pemikiran saya cuma satu, holding company," ujarnya kepada Pak Harto waktu itu.

Ia pun menjelaskan cara kerja induk usaha tersebut bersama anak-anak usahanya yang bergerak di 10 sektor industri tersebut. Untuk bisa maju, BUMN tidak boleh terbelenggu birokrasi.

"Maka saya sebut tadi memang masalah kita itu Pak (Harto) dan memang harus keluar dari birokrasi kan," jelasnya.

(ang/ang)