Pilkada DPRD Bisa Bikin Daya Saing Ekonomi Rontok

Jakarta -

Mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada kini sedang menjadi perdebatan. Ada yang ingin kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat, dan ada yang ingin kembali ke masa lalu yaitu dipilih oleh DPRD.

Menurut Sutrisno Iwantono, mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pilkada di DPRD bukan hanya masalah politik tetapi menimbulkan dampak ekonomi.

"Pilkada lewat DPRD merontokkan daya saing ekonomi nasional," ujarnya, Jumat (12/9/2014).

Iwantono menyebutkan, proses pilkada oleh DPRD menciptakan oligarki politik di mana kekuasaan terpusat di kelompok tertentu. Ini akan berdampak pada praktik bisnis.

"Menurut teori ekonomi kelembagaan, kondisi ini akan menciptakan atur-mengatur perlindungan dan fasilitas bisnis kepada kelompok tertentu. Lobi-lobi politik akan menentukan jalannya perekonomian," tegasnya.

Dalam persaingan di pasar yang sempurna, lanjut Iwantono, pelaku usaha berlomba-lomba mengejar produktivitas dan efisiensi. Dana dan investasi pun dikeluarkan untuk mencapai dua hal tersebut.

Namun dalam iklim oligarki politik, dana dan investasi bukan disalurkan untuk mencapai produktivitas dan efisiensi. "Cost itu untuk lobi-lobi politik meminta perlindungan dan fasilitas. Pasar pun jadi ikut oligopolistik, pelaku-pelaku baru tidak bisa masuk karena pasarnya sudah di-protect," jelasnya.

Dalam pasar yang seperti ini, tambah Iwantono, pelaku usaha cenderung mencari fasilitas seperti kuota impor, proyek, dan sebagainya. Mereka bisa mendapatkan untung tanpa harus efisien karena harga bisa ditentukan seenaknya.

"Biaya yang seharusnya untuk membangun daya saing akhirnya harus dipakai untuk lobi-lobi politik. Daya saing kita bisa rontok karena pelaku usaha berubah menjadi pencari rente," tuturnya.

Hal seperti ini, menurut Iwantono, pernah terjadi di Rusia kala era Uni Sovyet. Ekonomi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang membangun hubungan patron-klien dengan kekuasaan.

Indonesia, demikian Iwantono, jangan mengulang kesalahan tersebut. Oleh karena itu, dia mengimbau pelaku usaha untuk tidak abai dengan wacana pilkada oleh DPRD.

"Pelaku bisnis juga harus concern, karena ini bukan hanya masalah politik tetapi dampaknya ke perekonomian akan dahsyat. Bukan hanya hak politik rakyat yang tercabut, tetapi juga hak ekonomi," terangnya.

(hds/hds)