Bisnis BUMN Sulit Berkembang? Ini Kata Tanri Abeng

Jakarta - Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini dinilai sangat jauh untuk dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Kepada detikFinance, Menteri Pendayagunaan BUMN Masa Kabinet Pembangunan VII Tanri Abeng menjelaskan, alasan gagalnya BUMN menjalankan fungsi sebagai tulang punggung ekonomi nasional ini terletak pada nilai perusahaan pelat merah itu sendiri.

Secara nilai perusahaan, hanya sedikit BUMN yang bisa dikatakan besar dan sehat. Apa penyebabnya?

Dalam Blue Print pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tanri Abeng merencanakan pengelompokan perusahaan pelat merah dalam 10 kelompok sesuai sektornya. Panduan penggabungan usaha BUMN ke dalam 10 sektor tersebut gagal terlaksana.

"Pengelompokan dalam holding, itu nggak jalan sama sekali. Itu sebabnya tidak terjadi penciptaan nilai sesuai dengan rencana. Kan harusnya ada sektoral holding," kata Tanri saat berbincang dengan detikFinance di Tanri Abeng University, Rabu (10/9/2014).

Lantaran pembetukan holding sektoral ini gagal terjadi, saat ini BUMN yang ada saling tercerai berai dan saling bersaing satu sama lain. Akibatnya, jangankan untuk meningkatkan nilai, untuk bertahan saja BUMN-BUMN ini sulit karena mereka bersaing untuk mendapatkan pasar yang kurang lebih sama.

"Saya kasih contonya seperti perusahaan perkebunan. Itu ada 15 perusahaan dan berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak ada mereka punya kekuatan. Harusnya merka bersatu power-nya satu," tegas Tanri.

Kondisi ini mengecewakannya. Karena, perusahaan-perusahaan ini malah hampir-hampir tidak bernilai. Sekeras apapun diupayakan, nyatanya penciptaan nilai BUMN adalah hal yang sulit dilakukan karena satu sama lain tidak saling bersinergi.

"Saya katakan saya kecewa. BUMN kita itu masa utuhnya hanya separuh dari satu perusahaan Malaysia. Petronas itu US$ 20 miliar. Kita itu di bawah US$ 10 miliar. Kan malu kita," tegasnya.

Atas kondisi ini, Tanri mengtakan tidak menyalahkan Menteri BUMN yang menjabat setelah dirinya. Menteri BUMN seperti Dahlan Iskan, dipandang Tanri sudah memiliki itikad baik untuk mendorong penciptaan inilai BUMN dengan mengabungkannya sesuai masing-masing sektor yang ada.

Sayang itikad baik tersebut tidak mendapat menembus kekuatan politik yang begitu besar dan menghambat penciptaan nilai BUMN ini.

"Sebenernya Dahlan sudah mengabil langkah-langkah. Tetapi dia tidak bisa menembus untuk merealisasikan holding tadi. Dia bilang, 'pak saya sudah usulkan. Tetapi tidak bisa direalisasikan.' Berarti kan ada kekuatan politik lain di luar daripada kemampuan menteri BUMN," kata Tanri.

Akibat tingginya intervensi politik ini, ruang gerak Menteri BUMN selaku Pembina BUMN pun tak berjalan optimal. Akibatnya penciptaan nilai tersebut tidak berhasil dilakukan dan hasilnya bisa dirasakan seperti saat ini.

"Seperti Pertamina dan PGN malah saling bertengkar. Bukannya fokus bersinergi untuk tingkatkan nilai, malah saling bersaing," tegasnya.

Agar BUMN dapat berjalan sebagaimana harusnya, maka kewenangan membina dan mengelola BUMN ini harus sepenuhnya diserahkan kepada Menteri yang menaunginya.

"BUMN itu akan maju, kalau menteri BUMN diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Ya kalau nggak ada aksi korporasi gimana. Pembentukan holdingsaja nggak jalan. Jadi bukan salah Dahlan kalau ini nggak jalan. Jadi bukan dia yang menghalangi. Tapi politiknya yang menghalangi," tegasnya.

(ang/ang)