DPR Desak Pemerintah Review Anggaran Kesehatan APBN 2005

Solo - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mereview anggaran kesehatan dalam APBN 2005. Langkah itu penting agar pemerintah segera bisa membangun kembali infrastruktur dan pelayanan daerah terkena dampak tsunami.Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Anggaran Komisi IX DPR RI, Prof Dr Sudigdo Adi SpKK, kepada wartawan di Solo, Jumat (7/1/2005)."DPR dan Pemerintah harus segera duduk bersama melakukan review anggaran kesehatan. Langkah itu sangat urgen untuk segera membangun kembali infrasruktur dan pelayanan kesehatan daerah gempa dan tsunami. Kita tahu bahwa infrastuktur, sistem pemerintahan dan sarana kesehatan masyarakat di daerah itu lumpuh total," ujarnya.Menurut Sudigdo langkah yang harus dilakukan Pemerintah dalam perubahan anggaran APBN saat ini adalah melakukan penghematan anggaran kesehatan di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Dana penghematan itu dapat digunakan untuk recovery daerah-daerah yang terkena musibah gempa dan tsunami."Jika kita melakukan penghematan itu, akan terdapat dana sekitar Rp 300 miliar yang bisa dialihkan untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Review dan realokasi anggaran ini mungkin akan mengecewakan daerah yang anggarannya terkurangi. Namun disinilah akan teruji sejauh mana rasa solidaritas dan nasionalisme kita," papar guru besar Fakultas Kedokteran Unpad tersebut."Bagi daerah yang terkurangi anggarannya harus memahami bahwa dana dari pemerintah pusat untuk daerah bersifat stimulan saja. Sesuai semangat otonomi daerah maka daerah harus bekerja keras melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. Diperlukan langkah bersama untuk menciptakan pemerintahan yang mampu melayani dan menyediakan fasilitas sehingga kesehatan rakyat," lanjutnya.Prioritas yang harus segera dilakukan Pemerintah saat ini dalam penanganan korban tsunami, kata Sudigdo, adalah pelayanan kesehatan bagi kaum ibu dengan melakukan pemulihan luka fisik maupun pemulihan psikis akibat trauma. Selain itu juga melaksanakan sanitasi lingkungan dengan segera memakamkan korban meninggal, sarana air bersih, dan membersihkan reruntuhan."Yang tidak kalah penting adalah menciptakan lingkungan yang sehat dengan ketersediaan WC, dapur umum, serta tenda untuk seluruh pengungsi. Namun dari penanangan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah terlihat kaget dan tidak siap menangani korban maupun rehabilitasi pasca-gempa dan tsunami, khususnya penanganan kesehatan masyarakat," papar Sudigdo.Review APBNTerkait review anggaran APBN 2005 khususnya dana dekonsentrasi kesehatan, Sudigdo meminta Pemerintah mempertimbangkan beberapa aspek. Diantara adalah prioritas pembelanjaan anggaran negara dengan mempertimbangan struktur rumah sakit yang mendapatkan anggaran, baik itu rumah sakit milik pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.Aspek lain adalah fungsi rumah sakit pendidikan dan non pendidikan, populasi penduduk, lokasi rumah sakit, serta pemerataan anggaran yang proporsional. "Ini berdasar pada pantauan langsung saya di berbagai rumah sakit di Jateng dan Jatim serta proposal dari kepala daerah, kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan dan lain-lain, kepada saya maupun ke Komisi IX," ujarnya. (qom/)