Eks Ketua KPPU Sebut Pilkada DPRD Lahirkan Mafia Ekonomi

Jakarta - Perdebatan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) masih berlanjut. Sebagian pihak ingin kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, dan sebagian lagi ingin pemilihan oleh DPRD.

Sutrisno Iwantono, mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menilai pilkada oleh DPRD akan menciptakan mafia-mafia ekonomi di daerah. Mafia ini adalah para pelaku usaha yang membangun hubungan patron-klien dengan DPRD untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas khusus.

"Pilkada oleh DPRD menyebabkan lahirnya mafia-mafia ekonomi di tingkat lokal atau daerah. Pada gilirannya, perekonomian nasional yang akan hancur," katanya, Senin (15/9/2014).

Padahal, lanjut Iwantono, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berjanji untuk memberantas mafia-mafia ekonomi yang tersebar di berbagai sektor. Mulai dari migas, pertanian, hingga perdagangan.

"Akan sangat sulit bagi Jokowi-JK untuk memberantas mafia jika kemudian dihadapkan pada kondisi di daerah. Upaya memberantas mafia ekonomi bertentangan jika kemudian pilkada oleh DPRD memunculkan mafia di daerah," tegasnya.

Iwantono menyebutkan, proses pilkada oleh DPRD menciptakan oligarki politik di mana kekuasaan terpusat di kelompok tertentu. Ini akan berdampak pada praktik bisnis.

"Menurut teori ekonomi kelembagaan, kondisi ini akan menciptakan atur-mengatur perlindungan dan fasilitas bisnis kepada kelompok tertentu. Lobi-lobi politik akan menentukan jalannya perekonomian," tegasnya.

Dalam persaingan di pasar yang sempurna, lanjut Iwantono, pelaku usaha berlomba-lomba mengejar produktivitas dan efisiensi. Dana dan investasi pun dikeluarkan untuk mencapai dua hal tersebut.

Namun dalam iklim oligarki politik, dana dan investasi bukan disalurkan untuk mencapai produktivitas dan efisiensi. "Cost itu untuk lobi-lobi politik meminta perlindungan dan fasilitas. Pasar pun jadi ikut oligopolistik, pelaku-pelaku baru tidak bisa masuk karena pasarnya sudah di-protect," jelasnya

Dalam pasar yang seperti ini, tambah Iwantono, pelaku usaha cenderung mencari fasilitas seperti kuota impor, proyek, dan sebagainya. Mereka bisa mendapatkan untung tanpa harus efisien karena harga bisa ditentukan seenaknya.

Hal seperti ini, menurut Iwantono, pernah terjadi di Rusia pada era Uni Sovyet. Ekonomi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang membangun hubungan patron-klien dengan kekuasaan.

Indonesia, demikian Iwantono, jangan mengulang kesalahan tersebut. Oleh karena itu, dia mengimbau pelaku usaha untuk tidak abai dengan wacana pilkada oleh DPRD.

"Pelaku bisnis juga harus concern, karena ini bukan hanya masalah politik tetapi dampaknya ke perekonomian akan dahsyat. Bukan hanya hak politik rakyat yang tercabut, tetapi juga hak ekonomi," terangnya.

(hds/hds)