'Pensiun' Dari Senayan, Dua Anggota DPR Ini Jadi Pimpinan BPK

Jakarta - Komisi XI DPR telah menetapkan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2014-2019. Ada dua nama anggota DPR yang akan menjadi Anggota BPK.

Hari ini, Komisi XI DPR melakukan pemungutan suara atau voting. Hadir 56 anggota, dan masing-masing punya hak untuk memilih 5 nama. Dengan begitu, total akan ada 280 suara.

Moermahadi Soerja Djanegara memimpin dengan perolehan 32 suara. Disusul oleh Harry Azhar Azis dengan 31 suara, serta Rizal Djalil dan Achsanul Qosasi yang masing-masing mendapatkan 32 suara.

Moermahadi saat ini masih menjabat sebagai Anggota BPK, sementara Rizal adalah Ketua BPK. Sedangkan Harry adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR, dan Achsanul merupakan Anggota Komisi XI DPR. Harry dan Achsanul maju dalam pemilihan legislatif April lalu, tetapi gagal terpilih kembali.

Selain empat nama tadi, ada pula Eddy Mulyadi Soepardi yang terpilih sebagai Anggota BPK dengan mengantongi 31 suara. Eddy merupakan guru besar ekonomi dari Universitas Pakuan, Bogor.

"Lima nama ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk kemudian disahkan," kata Olly Domdokambey, Ketua Komisi XI DPR, di Gedung DPR/MPR/DPD, senin (15/9/2014).

Olly membantah anggapan bahwa proses seleksi Anggota BPK tidak independen. Menurutnya, semua calon punya peluang untuk terpilih.

"Masing-masing anggota punya pilihan sendiri. Ada 61 calon, semuanya punya peluang," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengkritik proses seleksi ini. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan BPK yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah menilai masih kuatnya potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi. Ini terlihat dari masuknya beberapa anggota DPR dan DPD yang masih aktif dalam seleksi anggota BPK.

"Tentu masuknya anggota DPR dan DPD yang masuk daftar calon anggota BPK menodai independensi penyeleksian. Sayangnya memang tidak ada aturan yang mengharuskan pembentukan panel ahli atau panitia seleksi," sebut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan BPK dalam siaran tertulisnya beberapa waktu lalu.

Lalu, muncul fenomena pencari kerja (job seeker). Maksudnya adalah para caleg yang gagal terpilih, pensiunan BPK, dan calon anggota BPK yang pernah gagal terpilih.

"Terdapat 12 orang yang memiliki latar belakang politisi. Rinciannya enam orang masih menjadi anggota DPR yang semuanya gagal terpilih kembali, dua orang yang masih menjadi anggota DPD yang gagal terpilih kembali, satu orang anggota DPRD yang juga gagal terpilih kembali, dan tiga orang yang aktif di partai dan tidak terpilih dalam pemilu legislatif 2014," terang laporan tersebut.

Eddy Rasyidin, salah seorang peserta seleksi, juga pernah melontarkan kritik. "Proses pemilihan sendiri sudah tidak akuntabel dan tidak transparan. Karena cuma fit and proper test tidak akan melahirkan anggota BPK yang berintegritas dan independen. Model ini cuma hanya basa basi," ungkapnya.

Eddy pun mengaku tidak berharap banyak dengan proses yang seperti ini. Dia pun menengarai sebenarnya proses ini hanya formalitas, karena bisa saja yang terpilih sudah ditentukan sebelumnya.

"Saya sudah tahu lah siapa yang terpilih. Kan juga sudah main di dalamnya. Pasrah saja lah" kata Eddy.

(hds/dnl)