Pemerintah Didesak Tidak Mencari Utang Baru

Jakarta - Pemerintah didesak untuk tidak meminta pinjaman utang untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Sumatera Utara, sementara itu tawaran pengurangan utang atau penghapusan utang sebaiknya ditanggapi serius oleh pemerintah.Desakan tersebut disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam jumpa persa kepada wartawan di Cafe Satay House Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (07/01/2005)."Utang untuk sementara ditolak dulu, bencana Aceh jangan digadaikan untuk menutup kebolongan di sektor lain," kata Faisal. Faisal juga mendesak pemerintah untuk tidak ragu-ragu melakukan pembicaraan mengenai debt rescheduling (pengurangan atau pembatalan utang) dan debt moratorium (penundaan sementara pembayaran bunga dan cicilan pokok). Lembaga pemeringkat utang internasional Standard & Poors tidak akan menurunkan peringkat utang Indonesia yang melakukan debt rescheduling dan debt moratorium mengingat kondisi yang dialami Indonesia bersifat force majeur (bukan keadaan normal)."Kalau anda baca publikasi Bank Dunia, IMF, Paris Club, Indonesia tidak akan diperlakukan pararel dengan keadaaan normal, ini adalah natural disaster, oleh karena itu tidak patut untuk patuh pada conditionallity," jelas Faisal.Paris Club lanjut Faisal tidak akan meminta IMF untuk melakukan monitoring seperti Letter of Intent (LoI)"Dan IMF sudah menyatakan seperti itu, tapi pemerintah kita masih berkelit nanti rating jatuh. Rating tidak akan jatuh karena rating berkaitan dengan kemampuan membayar kembali utang," (jon/)