Menkeu Chatib Sarankan Pemerintahan Jokowi Kurangi Utang

Menkeu Chatib Sarankan Pemerintahan Jokowi Kurangi Utang

- detikFinance
Selasa, 23 Sep 2014 09:58 WIB
Menkeu Chatib Sarankan Pemerintahan Jokowi Kurangi Utang
Chatib Basri, Menteri Keuangan
Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan pemerintahan baru di bawah pimpinan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar mengurangi utang. Caranya adalah membuat anggaran sedemikian rupa agar defisit tidak terlalu besar.

Menurut Chatib, hal ini tidak lepas dari rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk menaikkan suku bunga yang menyebabkan aliran dana cenderung mengarah ke Negeri Paman Sam. Akibatnya, sulit untuk mencari utang terutama dari penerbitan obligasi.

"Idealnya pemerintahan baru harus kurangi defisit APBN. Ada risiko dari normalisasi AS," kata Chatib di Gedung DPR/MPR/DPD, Senin (22/9/2014) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Topik ini, lanjut Chatib, menjadi salah satu bahasan di pertemuan menteri keuangan negara-negara G20 di Australia pekan lalu.

"Saya baru kembali dari pertemuan G20 dan satu pesan yang bisa saya sampaikan adalah risiko dari normalisasi kebijakan AS. Kalau ada risiko seperti itu, yang paling baik adalah sumber pembiayaan defisit jadi lebih kecil. Kalau terlalu besar risiko likuiditas global akan makin sulit," paparnya.

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, pemerintah dan DPR sepakat untuk menurunkan defisit anggaran. Awalnya, defisit direncanakan 2,32% dari produk domestik bruto (PDB). Kemudian defisit disepakati turun menjadi 2,21% dari PDB.

"Dengan adanya pengurangan defisit, maka penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) akan berkurang Rp 27,9 triliun dari target awal Rp 304 triliun," kata Chatib.

Menurut Chatib, penurunan defisit anggaran memang tak bisa signifikan. Sebab RAPBN 2015 yang disampaikan pemerintah sekarang hanya berupa anggaran untuk kebutuhan pokok (baseline). Tapi dengan penurunan defisit ini, diharapkan menjadi sinyal yang akan diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

"Kenapa tidak bisa signifikan, sekali karena ini baseline. Biar bagaimana keputusan mengenai program dan sebagainya akan ada di tangan pemerintahan berikutnya. Tapi setidaknya sudah diberikan sinyal kita coba kurangi defisit," terang Chatib.

(mkl/hds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads