40 Instansi Batal Terima CPNS Baru Tahun Ini

Jakarta - Sebanyak 40 instansi pemerintah daerah batal menggelar seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Alasannya adalah keterbatasan anggaran di masing-masing instansi.

Instansi yang resmi batal menggelar penerimaan CPNS 2014 adalah:

1. Kab. Gayo Lues.
2. Kab. Lampung Timur.
3. Kota Sabang.
4. Kab. Lampung Utara.
5. Kab. Asahan.
6. Kab. Ciamis.
7. Kab. Batu Bara.
8. Kab. Cianjur.
9. Kab. Labuhan Batu.
10. Kota Banjar.
11. Kab. Labuhan Batu Selatan.
12. Kab. Lebak.
13. Kab. Padang Lawas.
14. Kab. Tangerang.
15. Kab. Padang Lawas Utara.
16. Kab. Purworejo.
17. Kab. Pakpak Barat.‬
18. Kab. Sukoharjo.
19. Kab. Kepulauan Mentawai.
20. Kab. Lumajang.
21. Kota Bukit Tinggi.
22. Kab. Probolinggo.
23. Kab. Indragiri Hulu.
24. Kab. Tulungagung.
25. Prov. Jambi.
26. Kab. Trenggalek.
27. Kab. Merangin.
28. Kota Madiun.
29. Kab. Banyuasin.
30. Kab. Kutai Barat.
31. Kab. Musi Banyuasin.
32. Kab. Kutai Kertanegara.
33. Kab. Ogan Komering Ulu Timur.
34. Kab. Minahasa Utara.
35. Kota Prabumulih.
36. Kab. Badung.
37. Kota Palembang.
38. Kota Denpasar.
39. Kota Bengkulu.
40. Kab. Halmahera Utara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menjelaskan, batalnya 40 pemda ini melaksanakan penerimaan CPNS bukan dikarenakan alasan teknis.‬

"Bukan masalah teknis, tapi memang mereka nggak ada anggran. Anggaran itu terkait kemampuan daerah untuk menggaji pegawai baru nantinya," jelasnya di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Ia membantah anggapan bahwa pembatalan rekuitmen CPNS di 40 instansi tersebut karena terkendala sistem Computer Assisted Test (CAT). ‪"Saya yakin seluruh instansi pasti ingin seleksi CPNS lebih transparan. Kalau mereka menolak ya semata-mata karena anggaran saja," tegasnya.‬

‪Azwar menambahkan, formasi yang sudah dialokasikan untuk 40 pemda tersebut tidak akan hangus namun dialihkan untuk tahun anggaran 2015.‬

‪"Kalau 40 instansinya mau mengadakan seleksi CPNS tahun depan, alokasi 2014 akan diberikan di tahun 2015. Apalagi alasan mereka tidak melaksanakan rekrutimen karena tidak adanya anggaran untuk pegawai baru," tuturnya.

(hds/hds)