RI Dapat Utang Luar Negeri Rp 4 Triliun dari ADB

Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui program pinjaman sebesar US$ 400 juta (Rp 4 triliun) untuk membantu Indonesia memperbaiki iklim investasi serta menarik investasi asing dan domestik lebih banyak. Indonesia dinilai membutuhkannya untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan pembangunan sosial.

"Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural untuk bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas menjadi perekonomian dengan basis yang lebih luas. Agar hal ini terwujud, investasi diperlukan di berbagai sektor. Hal ini memerlukan iklim investasi yang kondusif, infrastruktur yang lebih baik, dan tata kelola yang lebih tangguh, yang pada gilirannya akan membantu ciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan," papar Rabin Hattari, Public Management Economist di ADB Indonesia Resident Mission, seperti dikutip dari siaran tertulis, Kamis (25/9/2014).

Tahap pertama dari Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (Program Peningkatan Investasi Untuk Percepatan Pertumbuhan), atau SIGAP, adalah mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih terbuka dan berbiaya efektif, memperluas opsi pembiayaan infrastruktur, dan mengembangkan proses pengadaan publik yang lebih cepat dan transparan.

Salah satu wujud konkret upaya ini adalah peningkatan batasan kepemilikan asing dalam proyek konektivitas Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) serta penyederhanaan proses dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha baru.

Program ini juga mendukung inisiatif pemerintah untuk memperluas opsi pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah, dan lebih meningkatkan kerangka kerja PPP untuk menarik dana swasta yang lebih banyak untuk proyek-proyek infrastruktur.

Seiring dengan pinjaman ADB, bank pembangunan pemerintah Jerman (KfW Bankengruppe) juga turut berkontribusi dalam bentuk pembiayaan bersama sebesar US$ 200 juta (Rp 2 triliun). Program yang berjalan selama 4 tahun ini dijadwalkan akan selesai pada September 2016.

(hds/hen)