.webp)
Misalnya anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas. Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menegaskan akan melakukan efisiensi terhadap dua pos belanja ini.
Berikut detikFinance merangkum sejumlah komentar mengenai belanja perjalanan dinas dan rapat pemerintah yang tidak efisien, Jumat (26/9/2014):
Jokowi sebut anggaran perjalanan dinas terlalu besar
|
|
"Efisiensi dalam anggaran yang ada. Contoh, perjalanan dinas hampir Rp 30 triliun untuk apa? Biaya kantor saya sudah hafal, karena saya dari wali kota, gubernur. Saya dan Pak JK (Jusuf Kalla) ini pengusaha. Itu rupiah dihitung dan harus dipertanggungjawabkan," paparnya.
Padahal, Jokowi menyebutkan bahwa ruang APBN semakin sempit karena banyaknya belanja-belanja yang mengikat. "Misalnya untuk bayar utang, pendidikan 20%, itu mengikat. Ruangnya sempit," ujar dia.
Anggaran perjalanan dinas 2013 naik 34% dibanding 2012
|
|
Menurut data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, belanja barang secara keseluruhan tahun lalu adalah Rp 167,91 triliun. Naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 140,02 triliun.
Sementara anggaran perjalanan dinas 2013 adalah Rp 26,54 triliun. Naik 34,8% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 19,68 triliun.
Fitra: Anggaran perjalan dinas 2014 Rp 32 triliun
|
|
"Anggaran perjalanan dinas tahun ini mencapai Rp 32,1 triliun. Jadi terlalu besar yang dikeluarkan hanya untuk membiayai aparat pemerintahan yang tidak tahu kegiatannya apa di daerah itu," tegas Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi.
Anggaran perjalanan dinas harusnya tak lebih dari Rp 10 triliun
|
|
Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi menilai, anggaran perjalanan dinas sebenarnya tidak perlu sebesar itu. Dia menilai masih bisa dipangkas tanpa mengurangi kinerja.
"Harusnya itu cuma di bawah 10 triliun," ujarnya.
Ucok menilai dalam perjalanan dinas jajaran pemerintah pusat ke daerah selalu ada pelayanan dan fasilitas yang disediakan lewat pagu APBD. Sehingga anggaran yang dikeluarkan jadi berlipat ganda.
"Jadi kalau ke daerah, itu dibiayai oleh APBD juga pegawai yang dari pusat. Makanya kadang mereka dapat double budget," paparnya.
Dengan sistem otonomi daerah sekarang, lanjut Ucok, pemerintah pusat bisa mengalihkan kewenangan ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memantau hasil kinerja dari pemda.
Selain itu, tambah Ucok, pemerintah juga bisa memanfaatkan tekonologi informasi untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program.
"Mereka cuma mau lihat sana sini, terus nakut-nakutin daerah. Kalau cuma mantau tinggal, video conference saja. Kan beres," paparnya.
Anggaran rapat pemerintah juga besar
|
|
"Seluruh anggaran rapat di pemerintah di republik ini kami hitung mencapai Rp 18 triliun," ujarnya.
Anggaran rapat pemerintah bengkak karena diadakan di hotel berbintang
|
|
"Itu kan rapatnya di hotel-hotel. Makanya anggaran besar," tegasnya kepada detikFinance, Kamis (25/9/2014).
Padahal untuk sebuah rapat di dalam kota, lanjut Dolfie, harusnya bisa mengoptimalkan ruangan kantor. Menurutnya kantor kementerian sudah menyediakan fasilitas yang tidak kalah mewah.
"Rapatnya kan harusnya bisa di kantor. Kenapa harus ke hotel?" ujarnya.
Anggaran renovasi gedung pemerintahan juga cukup besar
|
|
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menilai anggaran tersebut memang selayaknya dipotong. Dia menilai jumlahnya sangat besar dan tidak terlalu dibutuhkan dalam waktu dekat.
"Kalau untuk renovasi gedung itu memang mestinya dihemat," ungkapnya.
Dalam 2 tahun terakhir, kata Askolani, pemerintah sudah melakukan penghematan anggaran. Banyak rencana renovasi gedung yang akhirnya dibatalkan.
Askolani tidak menuturkan secara rinci anggaran yang dihemat dari pos renovasi gedung. Namun dia memberi gambaran tahun ini penghematan dari pos tersebut berkontribusi besar atas target penghematan Rp 43 triliun. Bersama dengan anggaran rapat, seminar, perjalanan dinas, dan lainnya.
"Tahun ini saja kan sudah berapa kali penghematan anggaran. Ini juga masih terus dilakukan," katanya.
Halaman 2 dari 8
