Pesan DPR ke Jokowi Soal APBN, Setoran ke IMF Sampai Sikat Mafia Pajak

Jakarta - Sore ini, rapat paripurna DPR mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang akan dijalankan pemerintahan baru Jokowi-JK. Nilai APBN 2015 adalah 2.039,5 triliun.

Para fraksi partai politik di DPR memberikan catatan dan masukan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK), dalam menjalankan APBN tersebut.

Berikut catatan dari seluruh fraksi di DPR yang dibacakan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ahmadi Noor Supit dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Berikut rinciannya:

Fraksi Partai Demokrat
Pemerintahan baru harus melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam rancangan pembangunan jangka menengan nasional (RPJMN) tahap kedua.

Fraksi Partai Golkar
Harus adanya pencermatan lebih detil dari pemerintah, terkait risiko pembalikan modal dari emerging countries ke developed countries, seiring dengan rencana Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga tahun depan.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)
PDIP menyoroti pengalihan tanggung jawab penyertaan Modal Negara (PMN) ke IMF, dari pemerintah ke Bank Indonesia (BI). Tanpa adanya jaminan mekanisme pengawasan, akan menjadikan perekonomian Indonesia hanya sebagai objek kebijakan IMF.

Fraksi PKS
Pemerintah perlu serius memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah, terutama terkait belanja modal dan investasi yang berkaitan dengan sektor pertanian, maritim, dan industri manufaktur, serta infrastruktur senergi dan konektivitas.

Fraksi PAN
Pemerintah harus serius tingkatkan tax ratio sampai 13-14% dari PDB. Dengan cara melakukan usaha ekstra, dalam rangka menghapus mafia pajak, meningkatkan kepatuhan pajak khususnya wajib pajak KPP (kantor pelayanan pajak) besar atau large tax officem dan KPP Khusus, serta menurunkan tax evasion.

Fraksi PPP
Pemerintah harus membuat rencana strategis ketahanan energi ke depan, terutama mendorong pemanfaatan dan pengembangan energi alternatif dan energi terbarukan serta ramah lingkungan.

Fraksi PKB
Pembiayaan utang dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali nantinya.

Fraksi Partai Gerindra
APBN 2015 masih terperangkap utang luar negeri, pemerintah harus sudah melakukan moratorium utang karena pada kenyataannya penyerapan utang tidak maksimal

Fraksi Partai Hanura
Hanura tidak menyetujui penetapan defisit pada APBN 2015. Karena postur ini membuka celah pengelolaan anggaran yang kurang efisien yang mengarah pada pemborosan anggaran.

(mkl/dnl)